ALETHEA edisi kali ini hadir mengisi ruang diskursus kita dengan 5 (lima) artikel tematis tentang hukum keperdataan yang didominasi oleh isu hukum tentang waris dan perwalian. Diskusi atas isu-isu tersebut sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan sekaligus menandaskan eratnya hubungan antara kita dan hukum seperti ungkapan klasik: ubi societas, ibi ius. Lewat diskusi atas isu-isu demikian peranan hukum yang sangat penting dalam menata kehidupan kita dapat dijelaskan relevansinya secara lebih membumi (down to earth).

Edisi ini dibuka dengan artikel yang mendiskusikan isu kepastian hukum dalam pembagian waris kepada orang yang dianggap hilang berdasarkan penetapan ketidakhadiran di pengadilan yang mencakup. Isu kepastian hukum di sini mencakup: akibat hukum, pengurusan hak dan kewajiban pembagian waris serta faktor-faktor orang dapat dinyatakan menghilang atas dasar penetapan oleh Pengadilan Negeri.

Artikel selanjutnya mendiskusikan isu hukum tentang peralihan hak atas tanah yang dimiliki anak oleh orang yang bertindak sebagai wali yang meskipun memiliki hubungan darah dengan anak tetapi tanpa melakukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Negeri. Jual beli untuk peralihan hak atas tanah mengatasnamakan anak wali tunduk pada syarat materiil dan syarat formil. Anak yang masih di bawah umur dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Tidak terpenuhinya syarat jual beli akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap proses peralihan hak atas tanah.

Artikel ketiga mendiskusikan tentang proses permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandungnya dalam pengurusan harta warisan. Artikel ini menandaskan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan hak wali kepada seseorang untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum. Wali yang ditunjuk oleh Pengadilan harus melaksanakan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab, atas harta benda anak yang berada di bawah perwalian, serta kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaiannya. Jika orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, maka anak akan diwakili oleh seorang wali untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya.

Beririsan dengan artikel sebelumnya, artikel keempat ini mendiskusikan isu hukum tentang pertanggungjawaban hukum wali yang tidak melaksanakan kewajiban pada anak yang berada di bawah perwaliannya. Artikel ini berpendapat bahwa secara yuridis wali memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan perwalian dengan baik dan tidak boleh merugikan anak di bawah perwaliannya. Karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban wali terhadap anak, maka timbul permasalahan menyangkut perlindungan hukum bagi anak yang berada di bawah perwalian.

Artikel terakhir membahas mengenai akibat hukum akta kematian bagi ahli waris. Artikel ini memberikan penekanan pentingnya mengurus akta kematian bagi ahli waris karena memiliki akibat hukum, khususnya dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengurusan akta kematian ini memberikan manfaat bagi seseorang yang ditinggalkan, yaitu guna untuk mengurus harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pengurusan akta kematian dan akibat hukum setelahnya yaitu waris tertuang pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artikel ini juga merekomendasikan, mengingat pentingnya makna akta kematian, supaya Pemerintah aktif menyadarkan masyarakat akan manfaat akta kematian.

Kami berharap agar artikel-artikel yang tersaji pada edisi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, tidak hanya secara teoretis, tetapi juga secara praktis.

Published: 2022-05-05