PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA: PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA

Ardianto Budi Rahmawan; Alif Duta Hardenta

doi:10.24246/jrh.2023.v7.i2.p211-228

Penulis

Ardianto Budi Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Alif Duta Hardenta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

DOI:

https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p211-228

Kata Kunci:

Legislasi, Krisis Pengawasan , Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara , Post legislative scrutiny

Abstrak

Abstrak

Indonesia mengalami krisis pengawasan legislasi. 77 tahun sejak Indonesia merdeka, sudah banyak regulasi yang diterbitkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk menunjang kapasitas pemerintah dalam mencapai cita cita bangsa. Akan tetapi, seiring dengan tumbuhnya teknologi banyak masyarakat yang sudah mulai paham dengan hukum dan berusaha mencari tahu efektivitas dari sebuah legislasi. Dengan diterbitkannya UU Mineral Batu Bara (UUMB) pada tahun 2020, banyak membuat masyarakat tercengang karena legislasi ini dibuat secara singkat dan tidak melibatkan partisipasi publik. Alhasil banyak masyarakat semakin tidak percaya terhadap lembaga legislasi Indonesia Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas UU MB dan penerapannya. Penulis akan menggunakan pendekatan normatif dan yurisprudensi melalui penggunaan data sekunder seperti hukum dan putusan mahkamah konstitusi (MK). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Badan Legislatif saat ini tidak mampu untuk melaksanakan proses pemantauan pelaksanaan undang-undang di Indonesia.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Alif Duta Hardenta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Alif adalah mahasiswa tahun terakhir di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan mengambil konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Alif memiliki konsentrasi riset pada bidang pengadaan, pengawasan pemerintah dan legislasi

Referensi

Buku

Anggono BD, Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (ed.1, Konstitusi Press 2014).

Assembly of Kosovo, Manual on the Oversight Function of Parliamentary Committees (ed. 1, Parliament of Kosovo 2012).

Democracy Plus, Post-legislative scrutiny: International principles and oversight in Kosovo (ed. 1, Konrad-Adenauer-Stiftung Office 2020).

Natabaya HAS, Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (ed. 1, Konstitusi Press dan Tatanusa 2008).

Toro C, Post-Legislative Scrutiny in the Americas: Ecuador (ed.1. Quito: Westminster Foundation for Democracy 2019).

Jurnal

Ade Irawan Taufik, ‘Gagasan Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan’ (2021) 10 (2) Jurnal Rechtsvinding.

Arce M, Polizzi M, Reeder BW, 'Willingness to Protest over Resource Extraction in Latin America' (2020) 7 (2) The Extractive Industries and Society.

Fadli M, ‘Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat’ (2018) 15 (1) Jurnal Legislasi Indonesia.

Heryanti BR, ‘Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan’ (2021) 6 (2) Jurnal Ius Constituendum.

Jati R, ‘Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif’ (2012) 11 (3) Jurnal Rechtsvinding.

Lelisari, Hamdi, & Imawanto, 'Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara' (2021) 9 (2) Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.

Mahato S, Shah RK, & Chaudany P, ‘‘Legislators’ Engagement in Policy-making and Postlegislative Scrutiny in Nepal Since 1991’ (2020) 4 (1) Journal of Southeast Asian Human Rights.

Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, ‘Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi’ (2010) 7 (6) Jurnal Konstitusi MK RI.

Rafiqi ID, 'Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif' (2021) 5 (2) Jurnal Bina Hukum Lingkungan.

Rahmawan AB, & Cetera K, ‘Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru’ (2020) 7 (1) Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.

Redi A, & Marfungah L, 'Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia' (2021) 4 (2) Undang: Jurnal Hukum.

Rizki D, Elidar S, & Yusrizal, 'Penerapan Hukum Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia' (2022) 10 (1) Suloh: Jurnal Program Studi Magister Hukum.

Sax JL, ‘The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective the Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention Judicial Intervention’ (1970) (3) Michigan Law Review.

Vrieze FD, & Fitsilis F, ‘Applying Post-Legislative Scrutiny to the Analysis of Legislation and SDGs in South and Southeast Asia’ (2020) 4 (1) Journal of Southeast Asian Human Rights.

Kajian Akademik / Makalah

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (ed. 1, DPR RI 2022).

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (ed. 1, Badan Legislasi DPR RI 2021).

Research and Information Division of Lok Sabha Secretariat, Research Note on Research and Information Division of Lok Sabha Secretariat (ed. 1, Lok Sabha 2019).

Website

Inter-Parliamentary Union, ‘Post-legislative scrutiny in Indonesia’ (Inter-Parliamentary Union, 12 November 2020) <https://www.ipu.org/innovation-tracker/story/post-legislative-scrutiny-in-indonesia> accessed 2 March 2022.

Jaringan Advokasi Tambang, ‘Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat (Jatam, 1 June 2020) <https://www.jatam.org/putusan-sidang-rakyat-uu-minerba-harus-batal-demi-hukum-untuk-keselamatan-dan-kedaulatan-rakyat> accessed 26 Maret 2022.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, ‘Kajian, Analisis, dan Hasil Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU’ (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2019) <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-kajian> accessed 21 July 2022.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, ‘Penjaringan Data dan Informasi Pelaksanaan Undang-Undang’ (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2020) accessed 30 July 2022.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, ‘Visi dan Misi Puspanlak UU DPR RI’ (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2019) <https://puspanlakuu.dpr.go.id/tentang/visimisi> accessed 21 July 2022.

Rofiq Hidayat, ‘Menguji Efektivitas Fungsi Pemantauan-Peninjauan UU, Perlu Sanksikah?’ (Hukum Online, 10 April 2021) <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-efektivitas-fungsi-pemantauan-peninjauan-uu--perlu-sanksikah-lt607068ef4fafc> accessed 1 March 2022.

Westminster Foundation for Democracy (WFD), ‘Post-Legislative Scrutiny in the Americas, Ecuador (WFD, March 2019) http://www.parlamericas.org/ uploads/documents/20190306%20draft%20Comparative%20Study%20on%20PLS%20in%20Americas%20%20English%20Version.Pdf.> Accessed 20 May 2022.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi, 18 Juni 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi, 13 Desember 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA