MORALITAS UNDANG-UNDANG: KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (MD3)
DOI:
https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222Kata Kunci:
Moralitas, Undang-Undang, HukumAbstrak
Artikel ini merupakan studi filsafat hukum dengan menggunakan pendekatan filosofis ketika melakukan analisis yuridis. Artikel ini mengkritisi proses pembentukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hasilnya dengan mempertanyakan komitmen pembentuknya pada moralitas. Moralitas tersebut melarang terjadinya conflict of interest dalam menetapkan undang-undang. UU No. 17 Tahun 2014 menjadi objek kritisisme karena gagal dalam memenuhi tes moralitas untuk disebut sebagai hukum. Artikel ini selanjutnya berargumen bahwa setiap undang-undang harus dapat dibenarkan dari titik berdiri moralitas. Jika pembentuk undang-undang tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut maka undang-undangnya akan diberi label sebagai undang-undang yang buruk.
Unduhan
Referensi
Buku
Alexy, R., The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism (Oxford University Press 2004).
Bodenheimer, E., Jurisprudence: The Philosophy and Method of The Law (Harvard University Press 1970).
Kelsen, H., The Pure Theory of Law (University of California Press 1967).
Kurnia, Titon S., Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: The Jimly Court 2003-2008 (Mandar Maju 2015).
McCoubrey, H., & White, Nigel D., Textbook on Jurisprudence (Blackstone Press Ltd. 1996).
Pound, R., Law Finding Through Experience and Reason (University of Georgia Press 1960).
Ratnapala, S., Jurisprudence (Cambridge University Press 2009).
Shiner, Roger A., A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence Vol. 3: Legal Institutions and the Sources of Law (Springer 2005).
Wacks, R., Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory (Oxford University Press 2012).
Artikel Jurnal
Bedner, A., ‘Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions’ (2013) 5 Hague Journal on the Rule of Law.
Darumurti, Krishna D., ‘Perspektif Filosofis Kekuasaan Diskresi Pemerintah’ (2014) 8 Refleksi Hukum.
Fuller, Lon L., ‘Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart’ (1958) 71 Harvard Law Review.
Kelley, Patrick J., ‘Theories of Legislation and Statutory Interpretation: Natural Law and the Intention of the Legislature’ (2009) 1 Washington University Jurisprudence Review.
Krygier, M., ‘Law as Tradition’ (1986) 5 Law and Philosophy.
Kurnia, Titon S., ‘Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir’ (2016) 10 Refleksi Hukum.
Leawoods, H., ‘Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher’ (2000) 2 Washington University Journal of Law and Policy.
Singer, Joseph W., ‘Normative Method for Lawyer’ (2009) 56 UCLA Law Review.
_____, The Traditionality of Statutes’ (1988) 1 Ratio Juris 20.
Artikel dalam Antologi dengan Editor
Inoue, T., ‘The Rule of Law as the Law of Legislation’ dalam Luc J. Wintgens ed., Legislation in Context: Essays in Legisprudence (Ashgate 2007).
Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi, 29 September 2014.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
