KERANGKA PENGATURAN PENGELOLAAN CSR TERPADU (Studi Kasus di Kota Jakarta)

Bani Pamungkas

doi:10.24246/jrh.2017.v2.i1.p65-80

Penulis

Bani Pamungkas Universitas Bakrie http://orcid.org/0000-0002-0944-7672

DOI:

https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p65-80

Kata Kunci:

Corporate Social Responsibility, Hibah Daerah, Transparansi, Kolaboratif.

Abstrak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. Namun tanggung jawab tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan dukungan Dunia Usaha dan Masyarakat. Untuk memfasilitasi dukungan tersebut ditetapkan Pergub No. 112 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Penelitian ini mengulas tentang evaluasi ketentuan Pergub tersebut beserta usulan perubahannya. Menggunakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian ini melakukan kajian empiris dengan menggunakan metode Modified Participatory Action Research. Kombinasi analisis yuridis dengan model perancangan peraturan digunakan pada tahapan analisa. Perbaikan tata kelola TSLDU/CSR, dilakukan melalui 4 (empat) aspek yaitu (1) penyediaan Informasi dan Tata Kelola Administrasi TSLDU/CSR menggunakan Sistem Informasi berbasis web; (2) mengintegrasikan Dukungan TSLDU dengan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah; (3) Perluasan Ruang Lingkup TSLDU/CSR; dan (4) Mengembangkan Skema TSLDU/CSR Kolaboratif.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Bani Pamungkas, Universitas Bakrie

Program Studi Ilmu Politik

Referensi

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, ‘Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016’ (BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta)

Gandía, Juan L., Marrahi., Lucia & Huguet, David. ‘Digital Transparency and Web 2.0 in Spanish City Councils’ (2016) 33 Government Information Quarterly 28

Jalal, ‘CSR Untuk Pembangunan Perkotaan Yang Berkelanjutan’ (FGD Penyusunan Buku The State of Indonesian Cities 2017, Jakarta, Agustus 2017)

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, ‘Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13’

Luna-Reyes, Luis F., & Gil-Garcia, J Ramon, ‘Digital Government Transformation and Internet Portals: The Co-Evolution of Technology, Organizations, and Institutions’ (2014) 31 Government Information Quarterly 545

Pahl-Wostl, Claudia, ‘Participative and Stakeholder-Based Policy Design, Evaluation and Modeling Processes’ (2002) 3 Integrated Assessment 3

Seidman, Ann & Seidman, Robert B, ‘Instrumentalism 2.0: Legislative Drafting for Democratic Social Change’ (2015), 5 Legisprudence, 95

Seidman, Ann & Seidman, Robert B, ‘ILTAM: Drafting Evidence-Based Legislation for Democratic Social Change’ (2009) 89 Boston University Law Review, 435

Soekanto S and Mamudji S, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (PT Raja Grafindo Persada 1993), 1

Suparman, ‘Coorporate Social Responsibility : Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Kepedulian Perusahaan Dengan Masyarakat.’ (2013), II, Jurnal Interaksi 69

Wibowo, Gatot Dwi Hendro, ‘Analisis Kebijakan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Di NTB Dan NTT’ (2014), 44 Jurnal Hukum & Pembangunan 197

Yannoukakou, Aikaterini & Araka Iliana, ‘Access to Government Information: Right to Information and Open Government Data Synergy’ (2014), 147 Procedia - Social and Behavioral Sciences 332

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha [Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Nomor 75018]