Vol. 1 No. 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017

Terbitan April adalah terbitan pertama Refleksi Hukum di tahun 2017. Berbeda dengan edisi terbitan tahun-tahun sebelumnya di mana terbitan bulan April selalu dalam posisi nomor satu dalam volume terbitan tahun berjalan, maka ada sedikit perubahan dalam posisi untuk penerbitan pada tahun 2017 tersebut (dan seterusnya). Sebagai kesinambungan dengan terbitan Refleksi Hukum Oktober 2016 yang menggunakan Volume 1 Nomor 1, maka terbitan Refleksi Hukum pada April 2017 ini akan menggunakan Volume 1 Nomor 2. Dengan demikian secara konstan, dan untuk seterusnya, nomor 1 dari setiap volume terbitan akan terbit di bulan Oktober, dan nomor 2 nya terbit di bulan April, dengan nama jurnal REFLEKSI HUKUM: JURNAL ILMU HUKUM.

Perubahan ini sebagai implikasi dari ISSN baru untuk Refleksi Hukum sehingga volume terbitannya harus kembali menggunakan nomor 1, meskipun secara kesinambungan masih tetap merupakan Refleksi Hukum sama. Hal ini sudah diinformasikan pada terbitan Refleksi Hukum Oktober 2016. Informasi yang disampaikan pada penerbitan kali ini misinya masih tetap untuk menegaskan kembali kondisi yang ada terkait dengan eksistensi Refleksi Hukum sendiri. Walaupun volume terbitannya kembali ke nomor 1, akan tetapi secara eksistensial, berdasarkan pertimbangan keberkalaan, sesungguhnya ini adalah volume terbitan Refleksi Hukum ke sebelas (tahun kesebelas). Semoga penyesuaian-penyesuaian ini tidak menimbulkan kebingungan bagi pembaca Refleksi Hukum.

Dalam terbitan ini dimuat tujuh artikel dengan rentang isu yang menjadi objek pembahasan cukup beragam dengan ranah Hukum Tata Negara yang relatif lebih dominan (terwakili oleh tiga artikel) dengan isu mengenai administrasi peradilan, calon kepala daerah dari jalur perseorangan (independen atau non-partai politik) dan hak konstitusional penyandang disabilitas. Selebihnya isu-isu yang dibahas adalah tentang pengendalian pencemaran melalui peran dinas lingkungan hidup, perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban KDRT, karakter keilmuan dari Ilmu Hukum dan upaya Kabupaten Sumba Tengah dalam mengangkat tiga gerakan moral yang dikonsepsikan sebagai hukum adat.

DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2

Published: 2017-04-26