PEMBOCORAN RAHASIA BANK SEBAGAI PELANGGARAN HAK PRIVASI DAN DATA PRIBADI ELEKTRONIK NASABAH BANK

  • Sudjana - Sudjana Universitas Padjadjaran
Keywords: Bank Secrecy, Electronic Personal Data

Abstract

Leaking bank secrecy harms the privacy rights and electronic personal data of customers. Therefore this study discusses the issue of customer protection against leakage of bank secrets as a violation of the privacy rights and electronic personal data of bank customers and the responsibilities of other parties, directors and bank employees. The study results show that the protection of customers and leakage of bank secrecy is not explicitly stated in the Banking Law. However, based on a grammatical and systematic interpretation, it violates the privacy rights and electronic personal data of bank customers. Therefore, this study comes with a few conclusions: The liability of other parties who force banks to divulge bank secrets is the liability based on the fault principle; the liability of the bank directors for their actions in divulging bank secrets is based on strict liability and or vicarious liability if the perpetrator is a party under their supervision; and the responsibilities of bank employees through the principle of presumption of liability.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Kencana Prenada Media Group 2018).
Imaniyati NS, Pengantar Perbankan Indonesia (PT. Refika Aditama 2016).
Kristiyanti CTS, Hukum Perlindungan Konsumen (Sinar Grafika 2022).
Muhammad A, Hukum Perusahaan Indonesia (Citra Aditya Bakti 2010).
Triwulan T dan Febrian S, Perlindungan Hukum bagi Pasien (Prestasi Pustaka 2010).
Jurnal
Arifah RN, Zulaichah S, dan Nasrullah NF, ‘Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid’ (2019) 11 (2) Syariah De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah.
Bahagia, Rahayu SW, dan Mansur TM, ‘Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)’ (2019) 3 (1) Syiah Kuala Law Journal.
Budiman NT dan Supianto, ‘Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan’ (2020) 3 (2) Widya Yuridika: Jurnal Hukum.
Dalima J, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Akibat Terjadinya Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking’ (2018) 6 (2) Lex et Societatis.
Delima M and Paramita M, ‘Analisis Kemudahan Akses Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Bank BRI Syariah KCP Palabuhanratu)’ (2019) 5 (1) Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah.
Dyani VA, ‘Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte’ (2017) 1 (2) Lex Renaissance.
Fabriant, ‘Sejarah Pengecualian Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’ (2020) 6 (2) Jurnal Ilmiah Mandala Education.
Hastuti IP, ‘Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar)’ (2016) 3 (2) Jurnal Repertorium.
Idris M, ‘Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia’ (2016) 1 (1) Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law.
Maulana RA dan Apriani R, ‘Perlindungan Yuridis Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Elektronik Banking (e-banking)’ (2021) 7 (2) Jurnal Hukum De'rechtsstaat.
Nasution K, ‘Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum’ (2014) 26 (1) Mimbar Hukum.
Rahman F, ‘Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia’ (2021) 18 (1) Jurnal Legislasi Indonesia.
Rumokoy NK, ‘Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan)’ (2011) 19 (2) Jurnal Hukum Unsrat.
Pramudito AP, ‘Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia’ (2020) 3 (4) Jurist-Diction.
Purtova N, ‘Private Law Solution in European Data Protection Relationship to Privacy, and Waiver of Data Protection Rights’ [2017] Netherlands Quarterly of Human Rights.
Wright RW, ‘The Grounds and Extent of Legal Responsibility’ (2003) 40 (4) San Diego Law Review.
Zatika DA, ’Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum’ (2020) 26 (4) Sasi.
Website
Akurat News, ‘Data Rahasia Nasabah Bocor, Perusahaan Swasta Laporkan Bank Mandiri ke Polda Metro’ (akuratnews.com, 11 April 2021) diakses 5 Maret 2022.
CNN Indonesia. ‘Pembobolan Rekening Ilham Bintang, Data Dijual Orang Bank’ (CNN Indonesia. 6 Februari 2020) diakses 5 Maret 2022.
Dikky Setiawan, ‘Jurus Bank Melindungi Data Pribadi agar Nasabah Tidak Merugi’ (kontan.co.id, 29 Agustus 2021) diakses 19 Januari 2022.
Miftah Idris, ‘Mengapa Banyak Orang Kaya RI Sembunyikan Uang di Bank Swiss?’ (kompas.com, 5 Oktober 2021) diakses 2 Februari 2022.
Peri Umar Farouk, ‘Pengaturan rahasia bank’ (Legal banking) < https://legalbanking.wordpress.com/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-ka -pan-dapat-dilaksanakan/pengaturan-rahasia-bank/> diakses 2 Januari 2022.
Tiar Ramon, ’Teori Keseimbangan’ (tiarramon.wordpress.com, 2 April 2022) < https://tiarramon.wordpress.com/2020/04/02/teori-keseimbangan/> diakses 2 Februari 2022.
Wahyudi Djafar, ‘Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan’ (Law.ugm, 2019) < https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf > diakses 19 Januari 2022.
Konvensi Internasional
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (PBB), 1948.
Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), 1966.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Yang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan OJK Nomor 13/PJOK.01/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa keuangan.
Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Atas Informasi Konsumen.
Published
2022-06-10
How to Cite
Sudjana, S. (2022). PEMBOCORAN RAHASIA BANK SEBAGAI PELANGGARAN HAK PRIVASI DAN DATA PRIBADI ELEKTRONIK NASABAH BANK. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 247-266. https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p247-266