DINAMIKA PENGATURAN KRITERIA PENGALIHFUNGSIAN LP2B  SAMPAI DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Anggita Mustika Dewi

doi:10.24246/jrh.2022.v7.i1.p83-102

Authors

Anggita Mustika Dewi Universitas Gadjah Mada

DOI:

https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p83-102

Keywords:

Alih Fungsi, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

The article aims to analyse the dynamics of the SFAL conversion criteria regulations preceding and following the enactment of the Job Creation Law as well as following the Constitutional Court Decision stating that the Job Creation Law is conditionally unconstitutional. According to the article’s findings, there were three phases to the dynamics of the SFAL conversion criteria regulations. The First Phase prior to the enactment of the Law was the SFAL conversion criteria of disasters and 18 fields of public interest activities. The Second Phase following the enactment of the Law was the criteria of disasters being unchanged in substance, the criteria expansion to 24 fields of public interest activities, and the new criteria addition in the form of National Strategic Project. The Third Phase following the Constitutional Court Decision stating that the Job Creation Law is conditionally unconstitutional was that the criteria would be in effect when the revision of the Law was completed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Anggono BD, Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Konstitusi Press 2020).

Asshiddiqie J, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia (Konstitusi Press 2020).

Kitay MG, Land Acquisition in Developing Countries Policies and Procedures of the Public Sector (Lincoln Institute of Land Policy Book 1985).

Sumardjono MSW, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang (Gadjah Mada University Press 2015).

__________________, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Kompas 2009).

Jurnal

Bintari AE, ‘Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara’ (2013) 8 (1) Pendecta.

Hrp RP & LianyL, ‘Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Norma Baru’ (2019) 16 (2) Lex Jurnalica.

Isra S, ‘Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang (Purification in Legislation Process Through Judicial Review)’ (2010) 7 (1) Jurnal Legislasi Indonesia.

Kunarso, dan Sumaryanto AD, ‘Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19’ (2020) 1 (1) Batulis Civil Law Review.

Lumbuun TG, ‘Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI’ (2009) 6 (3) Jurnal Legislasi Indonesia.

Mahanani AEE, ‘Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan’ (2020) 54 (2) Asy-Syir’ah.

Martitah, ‘Progresivitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan (Analisis terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature)’ (2012) 41 (2) Masalah-Masalah Hukum.

Maulidi MA, ‘Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum’ (2017) 24 (4) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Purnamasari GC, ‘Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Review terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional’ (2017) 2 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Susanto M, ‘Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Authority of the Constitutional Court as a Negative Budgeter in the Judicial Review of the State Budget Law’ (2017) 14 (4) Jurnal Konstitusi.

___________, ‘Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Authority of the Constitutional Court as a Negative Budgeter in the Judicial Review of the State Budget Law’ (2017) 14 (4) Jurnal Konstitusi.

Syahyuti, Sunarsih, Wahyuni S, Sejati WK, dan Azis M, ‘Kedaulatan Pangan sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional’ (2015) 33 (2) Forum Penelitian Agro Ekonomi.

Tuhumena CJR, Pietersz JJ, Sedubun VJ, ‘Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang’ (2021) 1 (3) Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum.

Wicaksono DA, ‘Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur’ (2022) 11 (1) Jurnal Rechtsvinding.

Website

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ‘Booklet UU Cipta Kerja’ (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) di akses 30 Oktober 2021.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, ‘National Strategic Projects’ (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) <https://kppip.go.id/ en/national-strategic-projects/> di akses 30 Oktober 2021.

Sukarno W. Sumarto, ‘Proyek Strategis Nasional (PSN)’ (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) <http://www.bpkp.go.id/jateng/ konten/2688/proyek-strategis-nasional-psn> di akses 30 Oktober 2021.

Makalah Seminar dan Prosiding

Maria S.W. Sumardjono, ‘Memahami Putusan MK No. 91/PUU XVIII/2020 terkait UU Cipta Kerja’ (Eksaminasi Publik Terhadap Putusan MK Uji Formil UU Cipta Kerja Nomor 107/PUU XVIII/2020 jo. Putusan MK Nomor 91/PUU XVIII/2020, Jakarta, Februari 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi, 25 November 2021.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Surat Keputusan Kepala BPN-RI No. 3296/Kep-100.18/IV/2013.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 399/Kep-23.3/X/2018 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.