KEKUATAN EKSEKUSI JAMINAN LETTER OF UNDERTAKING PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN

  • Rio Christiawan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Keywords: Special collateral, Credit agreement, LoU, Best effort

Abstract

Abstract

The credit agreements often use Letters of Undertaking (LoU) to guarantee the financing provided by banks as creditors. Based on Article 1134 of the Indonesian Civil Code, the LoU gives the banks a higher position instead of other creditors. This article discusses a legal issue related to the legal enforcement of the LoU in the event the debtor fails to fulfill his obligations. This article used the normative-juridical method by literacy data collection and the deductive-thinking in data verification. In the finding, the LoU is seen as a special instrument for the banks as creditors to perform the execution of collateral to pay off the financing obligation, which is failed to be fulfilled by the debtor.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAFTAR REFERENSI
Buku
Fuady M, Praktik Jaminan Perbankan di Indonesia (cet. 1, BI Publishing 2014).
Hessel and King, Financing Case (ed. 1, Mc Graw Hill Book Publishing 2011).
Kitt S, Guarantee Agreement (ed. 1, Irvin Books Publishing 2010).
Morisson, et. al, Harvard Business Law Dictionary (ed. 1, Harvard Book Publishing 2000).
Peter H, Legal Aspect on Financing Transaction (ed. 5, Little Brown Publishing 2009).
Prasetiyantono T, Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah (cet. 1, BI Press 2007).
Suhardi G, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum (cet. 1, Kanisius 2003).
Jurnal
Anggraeni KD dan Nasution K, ‘Kekuatan Hukum LoU sebagai Jaminan dalam Kredit Sindikasi Bank’ (2019) 2 (2) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Darmini N dan Jenie SI, ‘Eksistensi Jaminan dalam Kontrak Pengadaan Gabah/Beras pada Perum Bulog Divisi Regional Yogyakarta’ (2006) 18 (2) Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada.
Dendhana TO, ‘Penerapan Prudential Banking Principle dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi Nasabah (2013) 1 (1) Jurnal Lex Et Societatis Universitas Sam Ratulangi.
Elmiyah N dan Sujadi S, ‘Upaya-upaya Hukum terhadap Penetapan’ (2005) 35 (3) Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia.
Jened R, ‘Catatan Hukum Kritis Pembiayaan Sekunder Perumahan’ (2019) 31 (1) Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada.
Johan S dan Ariawan, ‘Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information dan Semi Strong Form’ (2021) 50 (1) Jurnal Masalah-masalah Hukum Universitas Diponegoro.
Kusumadewi Y, ‘Pelaksanaan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas’ (2019) 8 (1) Jurnal Binamulia Hukum Universitas Krisnadwipayana.
Ramelan Y, ‘Perlindungan terhadap Simpanan Pernah Tercatat pada Bank, Bukan Suatu Keniscayaan’ (2019) 49 (4) Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia.
Wantu FM, ‘Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata’ (2012) 12 (3) Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
Dokumen Resmi/Surat
Bank Himbara dan otoritas jasa keuangan (OJK), ‘Notulen rapat kerja antara bank Himbara dengan otoritas jasa keuangan (OJK), dengan agenda tindak lanjut non performing loan (NPL)’ (Bank Himbara dan OJK, Jakarta, 15 Januari 2020).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ‘Dokumen Naskah Pembahasan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penilaian Aset dan Jaminan’ (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, 5 Februari 2019) 17.
Surat Mahkamah Agung Nomor 427/MA/OJK.07/4/2016.
Surat Mahkamah Agung Nomor 551/MA/OJK.05/11/2018.
Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-43/d.09-2015.
Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-17/d.02-2018.
Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 581/K /Pdt.sus/2012.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1150/K/Pdt/2015.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1496/K/Pdt/2018.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 611/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
Published
2021-11-30
How to Cite
Christiawan, R. (2021). KEKUATAN EKSEKUSI JAMINAN LETTER OF UNDERTAKING PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 37-52. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p37-52