KEPASTIAN HUKUM KASASI PERKARA TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT DAERAH

  • Yohanes Pattinasarany Universitas Pattimura
Keywords: State Administrative Cases, Local officials

Abstract

Cassation in state administrative cases is a legal remedy against judex factie court decisions, but not all judex factie court decisions can be appealed. There are restrictions on the cassation of state administrative cases as stipulated in Article 45A paragraph (2) Letter c of Law No. 5 of 2004 concerning Amendments to Law No. 14 of 1985 concerning the Supreme Court, that state administrative cases that are exempt from legal proceedings for cassation are state administrative cases whose object of a lawsuit is a decision issued by a regional official whose decision range is valid in the region concerned. However, there is a cassation decision on state administrative case no. 174 K/TUN/2013, the object of which is the Mayor's Decree concerning the Ratification of the Village Head, and the Cassation Decision on State Administrative Cases No. 176 K/TUN/2020, of which the object of the lawsuit is the Regent's Decree concerning the Ratification of the Head of the State Government (customary village head). The two cassation decisions belong to the category of state administrative cases, which are limited to legal cassation because the two objects of the lawsuit are the decisions of the regent and mayor, who are regional officials. The scope of the regent and mayor's decision also only applies to the area concerned and does not apply. In other places, the cassation decisions of the two cases in question do not provide legal certainty to the limitation of cassation in administrative cases. In addition, those decisions may have legal consequences that they will eliminate the implementation of cassation in State administrative cases and give rise to the right for each party to appeal even though the filing of the lawsuit is issued by a regional official and the scope of its application is only in the region.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku
Apeldoorn V, Pengantar Ilmu Hukum (Pradnya Paramita 1990).
Astawa IGP, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia (Alumni Bandung 2008).
Dimyati K, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990 (Muhammadiyah University Press 2005).
Harahap Y, Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa (Citra Adya Bakti Bandung 1997).
Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradiilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pustaka Sinar Harapan Jakarta 2003).
Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta 2010).
Mertokusumo S, Mengenal Hukum (Liberty 1986).
Rahardjo S, Ilmu Hukum (Alumni 1986).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Raja Grafinndo Persada 2006).
Soebekti, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (Ghalia 1993).
Syahrani R, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti 1999).
Jurnal
Butarbutar EN, ‘Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya’ (2009) 23 (1) Jurnal Mimbar Hukum.
Julyano M, Aditya Yuli Sulistyawan, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’ (2019) 01 (01) Jurnal Crepido.
Muhyuni, ‘Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan’ (2009) 16 (4) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Noormansyah D, ‘Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha‘ (2006) 7 (1) Jurnal Ilmu Hukum Litigasi.
Nuswardani N, ‘Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform’ (2009) 16 (4) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Prayogo RT, ‘Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang’ (2016) 13 (2) Jurnal Legislasi Indonesia.
Prayogo RT, ‘Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang’ (2016) 13 (2) Jurnal Legislasi Indonesia.
Ramadhani R, ‘Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah’ (2017) 2 (1) Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata.
Simamora J, ‘Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012’ (2014) 7 (1) Jurnal Judisial.
Sudrajat T, ‘Aspirasi reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa’ (2010) 10 (3) Jurnal Dinamika Hukum.
Supriyono, ‘Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemenfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat’ (2016) 16 (2) Jurnal Ilmiah Fenomena.
Sutiyoso B, ‘Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan’ (2010) 17 (2) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Wantu FM, ‘Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim’ (2007) 19 (3) Jurnal Berkala Mimbar Hukum.
Wantu FM, ‘Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata’ (2012) 12 (3) Jurnal Dinamika Hukum.
Wijayanta T, ‘Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepalitan Pengadilan Niaga’ (2014) 14 (2) Jurnal Dinamika Hukum.
Seminar
Sumardjono MSW, ‘Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti’ (Seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan, Jakarta, 6 Agustus 1997).
Tesis
Ismail FK, ‘Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan’ (Tesis, Universitas Indonesia 2011).

Peraturan Perundangan-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Surat Edaran
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali.
Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi, 19 September 2012.
Jacobus Abner Alfon VS Walikota Ambon Putusan Mahkamah Agung No. 174 K/TUN/2013, Mahkamah Agung, 18 Juni 2013 .
Demianus Petta VS I. Bupati Maluku Tengah. II. Orelius Caesar Kastanya, Putusan Mahkamah Agung No. 288K/TUN/2020, Mahkamah Agung, 28 Juli 2020.
Published
2022-06-08
How to Cite
Pattinasarany, Y. (2022). KEPASTIAN HUKUM KASASI PERKARA TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT DAERAH. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 203-224. https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p203-224