PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

  • Sahuri Lasmadi Universitas Jambi
  • Elly Sudarti
Keywords: Reversed Evidence, Money Laundering

Abstract

This research is motivated by the difficulty of the proving process in the crime of money laundering in which mechanism to reverse the burden of proof is used during examination in court. This research is normative legal research, using a statutory, conceptual, and case approach. From the results of this research, it can be concluded: (1) Reverse evidence is applied to the assets of the defendant, both for active money laundering (Article 3 and Article 4) and passive money laundering (Article 5). However, the concept of reverse proof is not clearly and explicitly explained in the PP TPPU Law, confusing its implementation in court. (2) If the defendant succeeds in proving, the assets are still under the control of the accused and his heirs. On the other hand, if the defendant fails to prove, the defendant's assets will be confiscated by the State after a binding court decision is released.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAFTAR REFERENSI
Buku
Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia (Raih Asa Sukses Jakarta 2012).
Atmasasmita R, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Kencana Prenada Media Group Jakarta 2011).
Fuady M, Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2011).
Hiariej EOS, Teori dan Hukum Pembuktian (Erlangga Jakarta 2012).
Kennedy R, Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Prespektif Rezim Anti Pencucian Uang) (Rajawali Pers Depok 2017).
Kristiana Y, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Progresif (Thafamedia. Yogyakarta 2015).
Sjahdeini SR, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme (Ed. 2, Pustaka Utama Grafiti Jakarta 2007).
Sutedi A, Tindak Pidana Pencucian Uang (PT Citra Aditya Bakti, Jakarta 2008).
Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Sinar Grafika Jakarta 2014).
Yusuf M, Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima 2014).
Koran
Yusuf M, ‘Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia’ Kompas Jakarta, 6 April 2013) di akses tanggal 6 Juni 2020.
Artikel Jurnal
Da Rosa S, ‘Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar’ (2018) 2 (2) Jurnal Bina Mulia Hukum.
Halif, ‘Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya’ (2016) 14 (2) Jurnal Era Hukum.
Muabezi Z A, ‘Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)’ (2017) 6 (3) Jurnal Hukum Dan Peradilan.
Mulyadi L, ‘Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003’ (2015) 4 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan.
Munawar KAS, ‘Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi ‘ (2017) 5 (2) Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.
Sagita A, ‘Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara’ (2018) 17 (2) Jurnal Hukum Respublica.
Sagita A, ‘Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Respublica (2017) 17 (1) Jurnal Hukum Respublica.
Sanusi A, ‘Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara’ (2018) 12 (2) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
Sinaga LV, ‘Alvi Syahrin, M. Hamdan, Dedi Harianto, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi’ (2016) 4 (2) USU Law Journal.
Tanjung N, ‘Pembuktian Terbalik Atas Harta Kekayaan Seseorang Tersangka Korupsi’ (2016) 5 (2) Lex Crimen.
Wiarti J, ‘Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)’ (2017) 1 (1) UIR Law Review.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164).
Published
2021-04-29
How to Cite
Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 199-218. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218