IMPLIKASI KEPPRES NO.12 TAHUN 2020 PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

  • Marhaeni Ria Siombo Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta
  • Emmanuel Ariananto Waluyo Adi Sekretariat Kabinet RI
Keywords: Financing Company Debtors, Presidential Decree No. 12 of 2020, Force Majeure

Abstract

The agreement contains the rights and obligations of the parties in carrying out their respective achievements, if they do not make an achievement then it is considered to have committed default. But there is an excuse as regulated in article 1245 of the Civil Code. The Covid-19 outbreak is designated as a non-natural national disaster (Presidential Decree No.12 of 2020), has a very broad impact including the scope of financing companies which resulted in many debtors experiencing defaults. Presidential Decree No.12 of 2020 is very relevant to article 1244 and article 1245 of the Civil Code. Therefore it is not a category of default. However, good faith (Article 1338 paragraph 3) and the principle of appropriateness (Article 1339) of the Civil Code must underlie the application of Article 1245. The impact of the stipulation of Presidential Decree No. 12 of 2020 is that debtors who failed to pay should receive relaxation, payment relief by exempting from interest payment, as stated in Article 1245 of the Civil Code.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marhaeni Ria Siombo, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta

BIODATA SINGKAT PENULIS:

 Marhaeni Ria Siombo,S.H., MSi

Tempat/tgl lahir: Luwuk, 22-04-1964, email: riasiombo@yahoo.com atau ria.siombo@atmajaya.ac.id

Pendidikan:

  • S1, FH Unhas (tamat 1987)
  • S2, UI (tamat 1994)
  • S3 UNJ (tamat 2009)
  1. Pakerjaan: Dosen PNS yang dipekerjakan pada FH Unika Atma Jaya Jakarta.
  2. Aktif menulis di beberapa jurnal terakreditasi nasional dan aktif menulis buku referensi yang beredar secara nasional dengan penerbit yang terakreditasi A (Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Penerbit Atma Jaya dan UT), hal ini dapat dilihat di google schoolar dan/atau Sinta.

 Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, S.H.

Tempat/tgl lahir: Jakarta, 15 Mei 1996

Pendidikan: S1 FH UI ( tamat 2018)

Pekerjaan: Analis Hukum pada Deputi bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet

References

Buku
Agustina R, dkk, Hukum Perikatan (Pustaka Larasan 2012).
Asshiddiqie J, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Raja Grafindo Persada 2009).
Badrulzaman MD, KUHPerdata BUKU III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Alumni 2006).
Hernoko AY, Hukum Perjanjian (Prenadamedia 2010).
Miru A, Hukum Perikatan (Rajawali Pers 2014).
Raharjo H, Hukum Perjanjian di Indo-nesia (Pustaka Yustisia 2009).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Raja Grafindo Persada 2014).
Siombo MR, Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum (Unika Atma Jaya 2018).
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 1985).
Artikel Jurnal
Atmadja IBP, ‘Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia’ (2017) 5 (1) Privat Law.
Chairunisa A, ‘Force Majeure Dalam Hukum Kontrak di Indonesia’ (2015) 1 (1) Jurnal Veritas Et Justitia.
Pramono N, ‘Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatal-an Perjanjian’ (2010) 22 (2) Mimbar Hukum.
Rongiyati S, ‘Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM dan Lembaga Penjaminan Berdasar-kan UU No.1/2016 tentang Penjaminan’ (2016) 7 (1) Jurnal Negara Hukum.
Sutardjo AY, ‘Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen’ (2018) 6 (1) Privat Law.
Agus Satory, ‘Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Imple-mentasinya di Indonesia’ (2015) 2 (2) Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.
Konferensi
Sardjono A, ‘Karakteristik Kontrak-Kontrak Khusus Dalam Bidang Keperdataan’ (Proceeding Konfe-rensi Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan IV, Palembang, Oktober 2017).
Website
Redaksi WE Online, ‘Dampak Corona, Jokowi: Pendapatan Tukang Ojek Turun 40 Persen’ (WE Online, 24 Maret 2020) diakses 20 Juni 2020.
Sari F dan Kartika H, ‘Pendapatan Industri Multifinance Capai Rp 107,78 triliun pada 2018’ (Kontan, 26 Februari 2019) diakses 19 Juni 2020.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penangan-an Corona VirusDisease (COVID-19)
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pem-biayaan.
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penye-baran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional Non-Alam.
Published
2020-10-30
How to Cite
Siombo, M., & Waluyo Adi, E. (2020). IMPLIKASI KEPPRES NO.12 TAHUN 2020 PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 85-104. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p85-104