IMPLIKASI KEPPRES NO.12 TAHUN 2020 PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Abstract
The agreement contains the rights and obligations of the parties in carrying out their respective achievements, if they do not make an achievement then it is considered to have committed default. But there is an excuse as regulated in article 1245 of the Civil Code. The Covid-19 outbreak is designated as a non-natural national disaster (Presidential Decree No.12 of 2020), has a very broad impact including the scope of financing companies which resulted in many debtors experiencing defaults. Presidential Decree No.12 of 2020 is very relevant to article 1244 and article 1245 of the Civil Code. Therefore it is not a category of default. However, good faith (Article 1338 paragraph 3) and the principle of appropriateness (Article 1339) of the Civil Code must underlie the application of Article 1245. The impact of the stipulation of Presidential Decree No. 12 of 2020 is that debtors who failed to pay should receive relaxation, payment relief by exempting from interest payment, as stated in Article 1245 of the Civil Code.
Downloads
References
Agustina R, dkk, Hukum Perikatan (Pustaka Larasan 2012).
Asshiddiqie J, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Raja Grafindo Persada 2009).
Badrulzaman MD, KUHPerdata BUKU III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Alumni 2006).
Hernoko AY, Hukum Perjanjian (Prenadamedia 2010).
Miru A, Hukum Perikatan (Rajawali Pers 2014).
Raharjo H, Hukum Perjanjian di Indo-nesia (Pustaka Yustisia 2009).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Raja Grafindo Persada 2014).
Siombo MR, Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum (Unika Atma Jaya 2018).
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 1985).
Artikel Jurnal
Atmadja IBP, ‘Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia’ (2017) 5 (1) Privat Law.
Chairunisa A, ‘Force Majeure Dalam Hukum Kontrak di Indonesia’ (2015) 1 (1) Jurnal Veritas Et Justitia.
Pramono N, ‘Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatal-an Perjanjian’ (2010) 22 (2) Mimbar Hukum.
Rongiyati S, ‘Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM dan Lembaga Penjaminan Berdasar-kan UU No.1/2016 tentang Penjaminan’ (2016) 7 (1) Jurnal Negara Hukum.
Sutardjo AY, ‘Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen’ (2018) 6 (1) Privat Law.
Agus Satory, ‘Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Imple-mentasinya di Indonesia’ (2015) 2 (2) Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.
Konferensi
Sardjono A, ‘Karakteristik Kontrak-Kontrak Khusus Dalam Bidang Keperdataan’ (Proceeding Konfe-rensi Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan IV, Palembang, Oktober 2017).
Website
Redaksi WE Online, ‘Dampak Corona, Jokowi: Pendapatan Tukang Ojek Turun 40 Persen’ (WE Online, 24 Maret 2020)
Sari F dan Kartika H, ‘Pendapatan Industri Multifinance Capai Rp 107,78 triliun pada 2018’ (Kontan, 26 Februari 2019)
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penangan-an Corona VirusDisease (COVID-19)
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pem-biayaan.
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penye-baran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional Non-Alam.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
