PERAN HUKUM ADAT SEBAGAI PONDASI HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0
DOI:
https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p219-236Keywords:
Roles, Customary Law, Industrial Revolution 4.0Abstract
Industrial revolution 4.0 has recently offered automation systems in various fields of life. This situation has challenged the Indonesian land law that is originally from customary law. Based on this background, this research will analyze an issue regarding the role and the relevance of customary law as the basis of the national agrarian law while facing the rapid growth of industrial revolution 4.0. The research results that the customary law as the foundation of the Basic Agraria Law has not been only important as a source of norms and complementary norms in the national land law. The customary law can also balance the effects of the industrial revolution 4.0 and maintain the essence of customary law through its principles.
Downloads
References
Buku
Bruggink JJH (tjm), Refleksi Tentang Hukum (Citra Aditya Bakti 1999).
Harahap MY, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika 2017).
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan (Djambatan 2005)
Santoso U, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah (Kencana 2010).
Sodiki A dan Maladi Y, Politik Hukum Agraria (Mahkota Kata 2009).
Soemardjono MSW, Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi (Kompas 2001).
Artikel Jurnal
Abubakar L, ‘Revitalisasi Hukum Adat sebagai sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia’ (2013) 13 (2) Jurnal Dinamika Hukum.
Fukuyama M, ‘Society 5.0: Aiming for A New Human-Centered Society’ (2018) 37 (4) Japan Spotlight Review.
Gazali E, ‘Pesantren Di Antara Generasi Alfa dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0’ (2018) 2 (2) Oasis Jurnal Ilmiah Kajian Islam.
Mahdi Syahbandir, ‘Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum’ (2010) 50 (1) Kanun.
Makarim E, ‘Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik’ (2015) 45 (4) Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Nurjaya IN, ‘Pengakuan Hukum dan Konstitusi Terhadap Komunitas Adat Dalam Negara Multikultural Indonesia: Apakah Pengakuan Sejati atau Pura-Pura’ (2014) II (6) Jurnal IUS.
Skobelev PO and Yu S, ‘On The Way From Industry 4.0 To Industry 5.0: From Digital Manufacturing To Digital Society (2017) 2 (6) International Scientific Journal Industry 4.0.
Wachjoe HS, ‘Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan’ (2016) 5 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan.
Winata MR dan Agustine OV, ‘Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan’ (2019) 16 (4) Jurnal Legislasi Indonesia.
Wiryanatha IMA, dkk, ‘Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Melanggar Hukum Dalam Pemilikan Tanah Oleh Orang Asing (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.Dps.)’ (2019) 7 (3) Jurnal IUS.
Makalah/Konferensi
Harsono B, ‘Penggunaan dan Penerapan Azas-azas Hukum Adat pada Hak Milik Atas Tanah’ (Makalah Simposium Hak Atas Tanah Menurut UUPA, Bandung, Januari 1983).
Noor MR, ‘Aspek Hukum Tekhnologi Digital dan Dokumentasi Pertanahan’ (Seminar I Institutional Partnership for Strentgthening Land Administration (IPSLA), Yogyakarta, Mei 2008).
Okamoto M, ‘Standardization in A Living Concept Society 5.0’ (BSN Seminar, Jakarta, March 2019). Tatyana Salimova, dkk, ‘From Industry 4.0 to Society 5.0: Challenges for Sustainable Competitiveness of Russian Industry’ (International Scientific Conference, Saint-Petersburg, November 2018).
Herman Soesangobeng, ‘Kedudukan Hakim dalam Hukum Pertanahan dan Permasalahannya di Indonesia’ (Makalah Pusdiklat Mahkamah Agung, Juni 2003).
Website
Baenanda L, ‘Mengenal Lebih Jauh Industri 4.0’ (Article Binus University 2 Mei 2019 <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/).1> diakses 12 Maret 2020.
---------------, ‘Sejarah Sejarah dan Perkembangan Revolusi Industri’ (Binus, 2 Mei 2009) <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/sejarah-dan-perkembangan-revolusi-industri/> diakses 12 Maret 2020.
Swastika P, ‘Bersiap menuju Era Industri 5.0’ (Majalah Pajak, 2 Juni 2019) <https://ppm-manajemen.ac.id/blog/artikel-manajemen-18/post/bersiapmenuj u-era-industri-5-0-1664> diakses 21 Februari 2020.
Tjandrawinata RR, ‘Industri 4.0: Revolusi Industri Abad Ini dan Pengaruhnya pada Bidang Kesehatan dan Bioteknologi’ (Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS) (Dexa Group 2 Februari 2016) <https://fk.unbrah.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/Revolusi-Industri-Abad-Ini-dan-Pengaruhnya-Pada-Bidang-Kesehatan-dan-Bioteknologi.pdf> diakses 2 Juni 2020.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
