SCREENSHOT FACEBOOK SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCIPTAAN INFORMASI ELEKTRONIK PALSU

Clarisa Permata Hariono Putri; Hwian Christianto; Anton Hendrik Samudra

doi:10.24246/jrh.2021.v5.i2.p161-178

Clarisa Permata Hariono Putri Universitas Surabaya
Hwian Christianto Universitas Surabaya
Anton Hendrik Samudra Universitas Surabaya

DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p161-178

Keywords: Evidence, Screenshot, The Crime of Creating False Electronic Information

Abstract

This study aims to determine the validity of Facebook screenshots as proof of the false electronic information crime based on the perspective of the Information and Electronic Transactions Act and its amendments Act, also other related regulations by looking at the case in decision number 43 / Pid.Sus / 2018 / PN Mjl. The used research method is a normative juridical method that carries out with literature study. This research results that Facebook screenshots are not sufficient to be used as evidence in false electronic information crimes since the validity of the Facebook screenshots as evidence is doubtful substantively. Moreover, the application does not fulfill all elements of the false electronic information crime. In conclusion, it is necessary to use other evidence in proving the false electronic information crime. Also, a rule regarding the confiscation of social media accounts is needed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAFTAR REFERENSI
Buku
Chazawi A dan Ferdian A, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (ed. revisi Media Nusa Creative 2015).
Harahap MY, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II, Pustaka Kartini 1993).
Makarim E, Kompilasi Hukum Telematika (PT RajaGrafindo Persada 2004).
Marpaung L, Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik) (Sinar Grafika 1991).
Sitompul J, Cyberspace Cybercriems Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana (PT Tatanusa 2012)
Sutarman, Cybercrime Modus Operandi dan Penanggulangannya (Laksbang Pressindo 2007)
Artikel Jurnal
Aripin S, Ginting GL, Silalahi N, ‘Penerapan Metode Retinex Untuk Meningkatkan Kecerahan Citra Pada Hasil Screenshot’ (2017) 1 (1) Media Informatika Budidarma.
Heryogi A, Ruba’I M, Sugiri B, ‘Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016’ (2017) 2 (1) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
Huda MN, ‘Pentingnya Alat Bukti Dalam Pembuktian Minim Saksi (The Importance of The Evidence in Proof of Minimal Witness)’ (2017) 1 (2) Voice Justisia.
Isma NL dan Koyimatun A, ‘Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana’ (2014) 1 (2) Jurnal Penelitian Hukum.
Mardiansyah A, ‘Mekanisme Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Siber (The Verification Mechanisms In The Event Of Cyber Crime)’ (2015) 12 (4) Jurnal Legislasi Indonesia.
Mir SS, Shoaib U, Sarfraz SM, ‘Analysis Of Digital Forensic Investigation Models’ (2016) 14 (11) International Journal of Computer Science and Information Security.
Samudra AH, ‘Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring’ (2019) 31 (1) Mimbar Hukum.
Seminar
Kemitraan Partnership, LeIP, IDLO, Kingdom of the Netherland, ‘Booklet Bukti Elektronik di Indonesia Pengaturan Tentang Perolehan, Pemeriksaan, dan Pengelolaan Bukti Elektronik (Electronic Evidence)’ (Seminar Publik, Menuju Pengaturan Bukti Elektronik yang Akuntabel, LEIP dan Kemitraan, Surabaya, 24 Juli 2019).
Kemitraan dan Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, ‘Naskah Akademik Kerangka Hukum Perolehan, Pemeriksaan, dan Pengelolaan Bukti Elektronik (Electronik Evidence)’ (Seminar Publik, Menuju Pengaturan Bukti Elektronik yang Akuntabel, LEIP dan Kemitraan, Surabaya, 24 Juli 2019).
Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi, 7 September 2016.
Asep Supriatna Bin Dayat, Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Mjl, Pengadilan Negeri Majalengka, 16 Mei 2018.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.