PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA

  • Muskibah Muskibah Universitas Jambi
  • Lili Naili Hidayah
Keywords: Freedom of Contract, Contract for the Procurement of Goods and Services, Justice

Abstract

Freedom of contract is not a freedom without limits. Standard form of contract for the procurement of goods and services of the government is one of the limitations of the freedom of contract. Formulation and arrangement of rights and obligations contained in the contract for the procurement of goods and services are based on the standard regulation as embedded in the Standard Document Procurement/ Electronic Standard Document Procurement. This research aims to analyze the validity of the freedom of contract principle in standard contract or adhesion contract as well as forms of the freedom of contract in the standard contract for the procurement of government goods and services. This research is a juridical and normative legal research. This research discovered that the standard contract/adhesion contract contradicts with the freedom of contract principle, and it is established that the freedom of contract can be found in the standard contract for the procurement of government goods and services at the pre-contractual stage. At the contractual and post-contractual stages freedom of contract is only an implementation of the provisions of the law. Therefore, this research recommends that it is necessary to change the provision on the rights and obligations of the parties at the pre-contractual stage, contractual stage, as well as post-contractual stage.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku
Badrulzaman MD, Aneka Hukum Bisnis (Alumni 1994).
-------------- MD, Kompilasi Hukum Perikatan (Citra Aditya Bakti 2001).
Fuady M, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) (PT. Citra Aditya Bakti 1999).
------------, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) (Buku ke-2, Citra Aditya Bakti 2003).
Hernoko AY, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Kencana Prenada Media Grup 2001).
Khairandy R, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003).
------------------, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (FH UII Press 2013).
Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar (Citra Aditya Bakti 1989).
Paton GW, A Textbook of Jurisprudence (3rd edn, ELBS And Oxford University Press 1971).
Rahardjo S, Ilmu Hukum (cet. ke-2, Citra Aditya Bakti 2000).
Satrio J, Hukum Perjanjian (Citra Aditya Bakti 1992).
Simamora YS, Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia (ed. ke-2, Kantor Hukum WINS & Partners 2005).
Sofwan SSM, Hukum Perdata: Hukum Perutangan (Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 1980).
Subekti, Aneka Perjanjian (cet. ke-6, Alumni 1995).
Syahdeini SR, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Institut Bankir Indonesia 1993).
Syaifuddin M, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan, Mandar Maju 2012).

Artikel Jurnal
Adityo RD, ‘Efektifitas Kontrak Baku dalam Mobilitas Bisnis’ (2016) 1 (1) Mahkamah.
Anand G, ‘Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak’ (2011) 26 (2) Yuridika.
Arifin M, ‘Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak’ (2011) 22 (2) Jurnal Ilmu Hukum.
Aryawan MR, ‘Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Kewenangan Hakim untuk Menilai Eksistensi Kontrak’ (2003) 1 (1) Jurnal Ilmu Hukum.
Budhayati CT, ‘Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia’ (2009) 10 (3) Jurnal Widya Sari.
Gunawan J, ‘Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia’ (2003) 22 (6) Jurnal Hukum Bisnis.
Idris I, ‘Ketidakadilan dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara Untuk Membatasinya’ (2007) 4 (2) Lex Jurnalica.
Khoiriyah N dan Santoso L, ‘Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah’ (2017) 5 (1) AHKAM.
Listiyanto A, ‘Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah’ (2012) 1 (1) RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
Priyono EA, ‘Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia [Kajian Pada Perjanjian Waralaba]’ (2018) 4 (1) Jurnal Law Reform.
Roesli M, Sarbini, Bastianto Nugroho, ‘Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak’ (2019) 15 (1) Jurnal Ilmu Hukum.
Rusli T, ‘Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia’ (2015) 10 (1) Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum.
Simanjuntak R, ‘Akibat dan Tindakan- Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Polis Asuransi yang Bertentangan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’ (2003) 22 (2) Jurnal Hukum Bisnis.
Sjaiful M, ‘Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah’ (2015) 15 (1) Jurnal Universitas Halu Oleo.

Kamus
Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses 20 Maret 2020.

Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.
Published
2020-04-30
How to Cite
Muskibah, M., & Hidayah, L. (2020). PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-194. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194