TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA TITEL EKSEKUTORIAL YANG SAH

  • Khifni Kafa Rufaida Universitas Ngudi Waluyo
Keywords: Fiduciary Registration, Executorial Title, Fiduciary Guarantee Certificate

Abstract

The retraction by the debt collector grow the subjective and tendentious public assumptions, which cornered the financial institutions (creditors) position. Even though the retraction always begins with a summons 3 (three) times so that the debtor immediately discharge his achievements. This retraction are legal in the eyes of the law, because consumer financing construction has two kinds of guarantees such us main collateral and additional collateral (fiduciary collateral). The second guarantee is intended as a material security to meet the repayment of all debtors' debts. The executorial title in the Fiduciary Guarantee Certificate has the same executie power as a court decision that has obtained permanent legal force even though it is not condemnatory. Holders of Fiduciary Guarantee Certificates as like someone who already holds court decisions that have permanent legal force. However, its implementation requires the fiat execution from the Chief of Justice. Fiduciary guarantee registration is very important because it grow the material rights which have the characteristics such us droit de suite, droit de preference, specialties and publicity.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku
Harahap M. Y, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Cet. ke-3, Gramedia 1988).

Isnaeni Moch, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia (Cet. pertama, CV. Dharma Muda 1996).

Kamelo T, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan (Cet. pertama, Alumni 2014).

Latuihamallo Abednego I, Dilema Dunia Multifinance, Sebuah Analisis Ilmiah Terhadap Fidusia Dan Permasalahannya Dalam Dunia Multifinance (Cet. pertama, Grasindo 2014).

Marzuki Peter M, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. pertama, Kencana Prenada Media Group 2009).

Mertokusumo S, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. pertama, Liberty 1985).

Satrio J, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan (Cet. pertama, Citra Aditya Bakti 1997).

Supianto, Hukum Jaminan Fidusia, Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia (Cet. pertama, Garudhawaca 2015).

Witanto DY, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi) (Cet. pertama, Mandar Maju 2015).

Artikel Jurnal
Fathoni R, Badriyah SM dan Suharto R, ‘Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang)’ (2016) 5 (3) Diponegoro Law Journal.

Pararang F, ‘Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia’ (2014) 1 (2) Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum

Putra W dan Widjaja H, ‘Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)’ (2019) 3 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Safira Martha E, ‘Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi dan Perlindungan Hukumnya Bagi Kreditur (Studi Kasus Pada BMT dan BPR Syariah di Ponorogo)’ (2014) 11 (1) Justicia Islamica.

Tanuwidjaya Tan H, ‘Parate Eksekusi Hak Tanggungan Kontra Fiat Pengadilan’ (2016) 10 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Tesis/Disertasi
Rufaida Khifni K, ‘Keotentikan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Di Hadapan Notaris Setelah Berlakunya Sistim Pendaftaran Fidusia Secara Online’ (Tesis, Universitas Diponegoro 2014).

Putusan Pengadilan
Sejahtera Bank Umum v Lo Tjin Kuang dan Lo Ah Lian, No. 80/Pdt.G/ 1992/PN-PMs, Pengadilan Negeri Siantar, 2 Februari 1993.

Sejahtera Bank Umum v Chairul Azhari Siregar, No. 105/Pdt.G/ 1994/PN-Mdn, Pengadilan Negeri Medan, 30 Agustus 1994.

Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan.

Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Nomor SE-21/PN/1998 jo. SE-23/PN/2000.
Published
2019-10-31
How to Cite
Rufaida, K. (2019). TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA TITEL EKSEKUTORIAL YANG SAH. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 21-40. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40