DIMENSI HUKUM DAN CAGAR BUDAYA
DOI:
https://doi.org/10.24246/kritis.v0i0p26-48Keywords:
law, cultural heritage, regulation, functions of law, contestation, cultural heritage managementAbstract
In the cultural heritage management, the legal aspect is vital as it has the functions of qualification, setting policy directions, legitimizing tools, regulating and enforcing laws and sanctions. This essay will focus on how dimensions of law are related to culture in Indonesia, the paradigm shift in the management of cultural culture which is also adopted by Indonesia, as well as raises certain problems as interactions and changes at the empirical level.
Downloads
References
Al Machmuci, M. Ikbal. 2022. “PP 1/2022 Memperkuat Peraturan Teknis Soal Cagar Budaya” https://mediaindonesia.com/humaniora/463423/pp-12022-memperkuat-peraturan-teknis-soal-cagar-budaya
Astuti, Indriyani. 2017. “UU Cagar Budaya belum Dapat Diterapkan”, Media Indonesia, 13 April 2017, https://mediaindonesia.com/humaniora/100645/uu-cagar-budaya-belum- dapat-diterapkan
Batubara, Asyhadi Mufsi. 2014. “Pelindungan Cagar Budaya Bawah Air dalam Kajian Analisis Hukum”, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014, Hal 48-57
Loulanski, Tolina, 2006. “Revising the Concept for Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach” in International Journal of Cultural Property 13. pp. 207-233
Michrob, Halwany dan A. Mudjahid Chudari. 2011. Catatan Masa Lalu Banten, Serang: Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten
Nexus 1492. 2017. “The Importance of Law in Cultural Heritage Protection: A conversation with Amanda Byer” News Universiteit Leiden 07 July 2017, https://www.universiteitleiden.nl/nexus1492/news/the-importance-of-law-in- cultural-heritage-protection-a-conversation-with-amanda-byer
Oebaidillah, Syarief. 2021. “Tangsel Rencanakan Penataan 62 Objek Cagar Budaya”, Media Indonesia 20 September 2021, diakses dari https://mediaindonesia.com/ megapolitan/434089/tangsel-rencanakan- penataan-62-objek-cagar-budaya
Raharjo, Estu. 2019. “Penegakan hukum terhadap tindak pidana cagar budaya bawah air di perairan Indonesia - Law enforcement against criminal acts of underwater cultural heritage in Indonesian waters territory”, Tesis Ilmu Hukum, Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum
Sinurat, Boyke. 2021. “PP Cagar Budaya Perlu Dibuat Pemerintah”, Rri.co.id, https://rri.co.id/daerah/1106501/pp-cagar-budaya-perlu-dibuat-pemerintah
Sundari, E. SH., M.Hum dan Prof. Dr. M.G. Endang Sumiarni, SH., M.Hum, 2010, Hukum yang “Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi Pada Situasi Di Indonesia), Bandung : Karya Putra Darwati (KPD)
Wagner, Anna, Matulewska, Aleksandra, Le, Cheng. 2021. “Protection, Regulation and Identity of Cultural Heritage: From Sign‑Meaning to Cultural Mediation” dalam Int J Semiot Law (2021) 34, pp. 601–609 https://doi.org/10.1007/s11196-021- 09833-x
Peraturan Perundangan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139/M/1998 tentang Penetapan Situs Di Wilayah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya
Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 432.2/Kep.94-Huk/2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Penataan Kawasan Banten Lama
Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/313/V.01/Hk/2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Lampung Tahun 2022
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40/KEP/2022 Tentang Penetapan Pura Pakualaman Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi.
Keputusan Gubernur Banten Nomor 437/Kep 160-Huk/2018 tentang Penetapan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Banten (Banten Lama)
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang untuk menyerahkan pengelolaan Danau Tasik Ardi pada pihak swasta.
SK Bupati Kepala Daerah Tk. II Serang No. 556/SK.341-Huk/94 tentang Penunjukkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tk. II Serang Selaku Pengelola Taman Wisata Banten Lama
SK Bupati Kepala Daerah Tk. II Serang No. 556.31/SK.10-Huk/95 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Banten Lama
Downloads
Published
Issue
Section
License
Ketika penulis menyerahkan artikelnya kepada Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin KRITIS, dan jika artikel tersebut disetujui oleh Dewan Editor untuk diterbitkan maka HAK CIPTA dari Artikel tersebut melekat pada Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin KRITIS. Pihak Dewan Editor dapat memperbanyak memperbanyak Artikel tersebut dengan tetap mencantumkan nama penulis.
