REFORMULATION OF THE CONCEPT OF DIVERSION BASED ON THE NON-DISCRIMINATION LEGAL PRINCIPLE

Authors

  • Rendy Airlangga Fakultas Hukum Universitas Airlangga
  • Hizkia Andhian Pradipta Fakultas Hukum Universitas Airlangga
  • Dyta Widi Erdianto Fakultas Hukum Universitas Airlangga

DOI:

https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38

Keywords:

Restorative Justice, Diversion, Non-discrimination

Abstract

The SPPA Law carries restorative justice approach in the form of diversion. The application of restorative approach in SPPA Law has the aim of protecting the child. However, the implementation adheres to discriminatory requirements. The formulation of the problems are: (1) What are the ideal conditions for diversion? (2) What are the problems in the diversion agreement? The method that being used in this study is normative juridical method with statutory and conceptual approach. The application of diversion should be executed for all ABH. Diversion requirements limit the application of restorative justice and provide space to take revenge on ABH. The diversion agreement can create a sense of injustice in society. Reconciliation and return to parents are not an effective way of diversion. Participation in education and community service should be the key so that ABH do not repeat their actions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAFTAR REFERENSI

Buku

Adang YA, Kriminologi (cet. 3, PT Refika Aditama 2016).

Bazemore G, Three Paradigm for Juvenile Justice dalam Restorative Justice: International Perspectives (Burt Galaway & Joe Hudson (ed), Kluger Publication 1996).

Faisal dan Rustamadji M, Hukum Pidana Umum (Thafa Media 2020).

Makarao MT, Bukano W, dan Azri S, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Rineka Cipta 2013).

Syaifuddin MA, SERI 1 :Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2021).

Wahyudi S, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Genta Publishing 2011).

Wiyono R, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Sinar Grafika 2016).

Jurnal

Akbar MF, ‘Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’ (2022) 51 (2) Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

Putu ETD, ‘Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2021) 3 (2) Jurnal Hukum Saraswati (JHS).

Lubis, ‘Muhammad Ridwan dan Putra, Panca Sarjana, ‘Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum’ (2021) 4 (1) Jurnal USM Law Review.

Bynum JE dan Thompson WE, ‘Juvenile Delinquency A Sociological Approach’ (2022) 5 (9) Voston : A Peason Education Company.

Utari NPS, Sarjana IM, dan Setiabudhi IKR, ‘Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana’ (2018) 7 (2) E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara.

Nur H, ‘Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak’ (2013) 13 (2) Ragam.

Arifin IS and Rozah U, ‘Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan’ (2021) 3 (1) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Suwandewi IKA and Adiyaryani NN, ‘Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia’ (2020) 42 (3) Kertha Patrika.

Febriansari KM dan Cahyaningtyas I, ‘Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’ (2021) 3 (3) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Hidayati N, ‘Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak’ (2013) 13 (2) Jurnal Pengembangan Humaniora.

Ghoni MR dan Pujiyono, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia’ (2020) 2 (3) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Rahayu DP dan Faisal, ‘Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak ’ (2021) 50 (3) Masalah-Masalah Hukum.

Hikmawati P, ‘Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice)’ (2016) 7 (1) Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan.

Clifford BA and Arief BN, ‘Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia’ (2018) 8 Humani (Hukum dan Masyarakat Madani).

Hasuri, ‘Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam’ (2018) 2 (1) Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum.

Danawiharja YL, ‘Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dihubungkan Dengan Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2020) 3 (1) Jurnal Aktualita.

Utari NPS, Sarjana IM, dan Setiabudhi IKR, ‘Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana’ (2018) 7 (2) E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara.

Ardhianto ON, Cahyaningtyas I, dan Sukinta, ‘Penerapan Proses Diversi Di Indonesia Dalam Kajian Perbandingan’ (2022) 11 (2) Diponegoro Law Journal.

Hariyanto DRS dan Swardhana GM, ‘Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar’ (2021) 18 (3) Jurnal Legislasi Indonesia.

Marewa YB dan Parinussa EM, 'Pidana Pelayanan Masyarakat Sebagai Alternatif Bentuk Pidana Dalam Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Anak' (2020) 3 (2) Paulus Law Journal.

Harefa B, ‘Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’ (2015) 1 (1) Jurnal Komunikasi Hukum (JKH).

Danawiharja YL, ‘Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dihubungkan Dengan Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2020) 3 (1) Jurnal Aktualita.

Kasuma I, Hermawan IA, dan Setyawati M, ‘Problematika Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota Dan Masyarakat Di Depok Dan Surakarta’ (2020) 8 (2) Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.

Ghozali IA, ‘Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif’ (2020) 5 (1) Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.

Disertasi

Wadjo HZ, ‘Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Anak’ (Disertasi, Universitas Airlangga 2016).

Website

Muhammad Aidil, ‘Penculikan anak di Makassar untuk dijual ginjalnya, mengapa tawaran jual-beli organ tubuh manusia masih beredar di media sosial?’ “BBC Indonesia, 14 Januari 2023) <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ cgl3z52mln4o> diakses 19 Januari 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Published

2024-03-17

How to Cite

Airlangga, R., Pradipta, H. A., & Erdianto, D. W. (2024). REFORMULATION OF THE CONCEPT OF DIVERSION BASED ON THE NON-DISCRIMINATION LEGAL PRINCIPLE. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 17–38. https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38