PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PENGANUT SEDULUR SIKEP DI KABUPATEN KUDUS

  • Ceprudin Ceprudin Staf Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Abstract

Abstrak
Perkawinan adalah hak setiap individu. Dalam peraturan perundang-undangan, perkawinan
termasuk peristiwa kependudukan yang harus dicatatkan dalam Administrasi
Kependudukan (Adminduk) karena mempunyai akibat hukum tertentu. Meskipun
pencatatan perkawinan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih
ada perkawinan yang belum terlindungi secara hukum. Perkawinan adat penganut Sedulur
Sikep di Kabupaten Kudus menunjukkan adanya perkawinan yang belum bisa dicatatkan
dalam administrasi kependudukan. Berdasar analisis penelitian ditemukan bahwa tidak
bisa dicatatkannya perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus membuat
mereka tidak mendapatkan hak-hak sipil. Karena itu harus ada perbaikan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga perkawinan
penganut Sedulur Sikep mendapatkan perlakuan yang sama seperti perkawinan pada
umumnya.

Abstract
Marriage is basically the right of every individual. In the organic legislation, marriage is
regarded as demographic occurrence that must be recorded in the demographic
administration. Registration of marriage is important since it precedes certain legal
consequences. Although the registration of marriage is already stipulated in the legislation,
there is in fact certain marriages that are not properly covered by legal protection. Marriage
performed among the traditional community of Sedulur Sikep in Kudus regency is an
example of a marriage that can not be registered in the demographic administration. The
analysis of this study revealed that the unfeasibility of registration marriage among members of Sedulur Sikep community in Kudus may end up in denial of their civil rights. Therefore, there must be improvement of legislation governing the registration of marriages so that marriage among Sedulur Sikep community may enjoy equal treatment as any other marriage.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-12-17
How to Cite
Ceprudin, C. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PENGANUT SEDULUR SIKEP DI KABUPATEN KUDUS. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 81-96. https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p81-96