DISKRESI DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM OLEH GUBERNUR

  • Setyo Pamungkas Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenagakerjaan, Sosial dan Transmigrasi Pemerintah Kota Salatiga

Abstract

Abstrak
Upah minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari upah yang
terlalu rendah. Upah minimum mendorong terwujudnya keadilan bagi pekerja-pengusaha,
dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal bagi semua yang bekerja dan yang memerlukan
perlindungan. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur. Gubernur dalam menetapkan
upah minimum dapat menggunakan pertimbangannya sendiri tentang upah yang layak,
karena pekerja/buruh tidak boleh dibayar di bawah nilai kebutuhan hidup layak dan
perlindungan sosialnya. Gubernur juga berperan penting dalam mengembangkan kebijakan
upah minimum. Jadi, Gubernur dapat melakukan diskresi untuk memastikan bahwa
keadilan sosial dapat dicapai melalui kebijakan upah minimum. Akan tetapi, diskresi
tersebut harus benar-benar memastikan negara memberikan perlindungan yang sama
bagi pekerja dan pengusaha.

Abstract
The establishment of minimum wage standard aims to provide protection for workers from
wages that are too low. The minimum wage standard encourage the achievement of justice
for workers as well as employers, and the minimum subsistence for all workers whose
living standard needs to be protected. The minimum wage is established by the provincial
governor, who may at his/her discretion establish the minimum wage at the rate she/he
deemed decent, since for workers /laborers should not be paid below the needs of decent
living and of social protection. The governor also plays an important role in developing
policies on minimum wages. Therefore, the governor may excercise his/her discretion to
ensure that social justice can be achieved through the minimum wage policy. However,
such discretion must assure that the state provides equal protection for workers and
employers.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-12-17
How to Cite
Pamungkas, S. (2016). DISKRESI DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM OLEH GUBERNUR. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 61-79. https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p61-79