TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN MEKANISME PENYELESAIAN EXTRAJUDICIAL KILLINGS 1965

  • Mardiyono Mardiyono

Abstract

Abstrak
Persoalan extrajudicial killings 1965 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan
termasuk kejahatan HAM berat sesuai Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000. Penghukuman
yang dilakukan tanpa proses pengadilan merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai
kemanusiaan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam
Masstricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, negara
berkewajiban melindungi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,
dengan memberlakukan tiga jenis kewajiban pada Negara, yaitu: kewajiban untuk
menghormati, melindungi dan memenuhi. Kegagalan untuk melakukan salah satu dari
tiga kewajiban tersebut merupakan pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara. Terkait
dengan extrajudicial killings 1965, negara dapat memikul kewajiban baik sebagai akibat
dari perbuatannya sendiri (acts of commision) maupun oleh karena pembiaran (acts of
ommission).

Abstract
The infamous tragedy of extrajudicial killings in Indonesia in 1965 could be categorized as
crimes against humanity, as well as a serious violation of human rigts as set forth in
Article 7 of Law No. 26, 2000 and Article 1 Paragraph (3) of the Constitution of 1945. In the
Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, the state is
obliged to protect the civil, political and economic rights, as well as social and cultural
rights. to impose state obligations (the obligation to respect, protect and fulfill). Failure to
do any of these constitutes a violation of rights by the state. In relation to extrajudicial
killings that took place in 1965, the state may assume obligations both as a result of his
own actions (acts of commission) as well as because of its omission.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-12-17
How to Cite
Mardiyono, M. (2016). TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN MEKANISME PENYELESAIAN EXTRAJUDICIAL KILLINGS 1965. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 29-44. https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p29-44