REKONSTRUKSI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN

  • Fransiskus Saverius Nurdin Universitas Wira Wacana Sumba
Keywords: Asas Legalitas, Undang-undang, Keadilan, Rekonstruksi, Principle of Legality, Statute, Justice, Reconstruction

Abstract

Abstrak
Salah satu prinsip penting dalam hukum pidana terdapat di dalam asas legalitas yang
menyatakan bahwa, “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan
undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Asas legalitas
merupakan manifestasi sisi negatif dari hukum itu sendiri. Asas Legalitas tidak pada posisi
sebagai bagian dari hukum yang sebenarnya (sisi positif) di mana hukum bukanlah sekedar
perkara undang-undang atau daftar peraturan melainkan sesuatu yang tertanam pada
jiwa manusia, sesuatu yang merupakanbagian integral dari pengalaman manusia. Asas
legalitas lahir sebagai klimaks perjuangan manusia yang menghendaki adanya hukum
pidana yang tertulis dalam bentuk undang-undang, untuk membatasi kesewenangan
penguasa dan hakim yang menetapkan hukum menurut perasaan mereka sendiri. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang menawarkan pengubahan sisi negatif
dari asas legalitas dengan merekonstruksi rumusanya menjadi “tiada perbuatan pidana
tanpa pidana menurut perundang-undangan pidana dan hukum yang hidup dalam
masyarakat (the living law)”.

Abstract
One of the key principles of criminal law contained in the principle of legality, which asserts
that “there is no punishable crime without any criminal law that existed before the act was
committed.” The principle of legality is a manifestation of the negative side of the law itself. The principle of legality is not in the position as part of the actual law (positive side) where the law is not just contained in written law and regulations, but rather embedded in the human spirit and as an integral part of the human experience. The principle of legality emerged as the climax of human struggle that requires the existence of written criminal law in the form of legislation, to limit the abuse of authority and the judge who establishes the law according to their own belief. This research is a legal research that offers the alteration of the negative side of the principle of legality by reconstructing its formulation that “there is no punishable crime without any crime previously formulated in the criminal law and the laws that live in the community (the living law)”.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bellefroid, J.H.P., et.al., Inleiding tot de Rechtwetenschap in Nederlands (Utrecht 1952).

Bemmelen, Van, Ons Straf recht: Algemeen del het Materiel Strafrecht (H.D. Tjeenk Willink 1971).

Dijk, P. Van, et.al., Van Apeldoorn’s Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht (W.E.J. Tjeenk-Willink 1985).

Fletcher, George P., Basic Concepts of Criminal Law (Oxford University Press 1998).

Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Kanisius 1982).

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana Prenada Media Group 2013).

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2000).

Prasetyo, Teguh, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum (Nusa Media 2015).

Rommen, Heinrich A., The Natural Law (St Louis 1947).

Schaffmeister, D., et.al., Hukum Pidana (Liberty 1995).

Setyo B.Y., Deni, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana (Setara Press 2014).

Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Rajawali Press 1990).

Hiarej, Eddy O.S., ‘Asas Legalitas dan Perkembangannya dalam Hukum Pidana’ (Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014).

Prastowo, R.B. Budi, ‘Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggung-jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan MK RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006’ (2006) 24 Jurnal Hukum Pro Justitia 212.
Published
2016-12-17
How to Cite
Nurdin, F. (2016). REKONSTRUKSI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 1-14. https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p1-14