KEABSAHAN RUISLAG BARANG MILIK DAERAH DENGAN TANAH MILIK YAYASAN

  • Dyah Hapsari Prananingrum Universitas Kristen Satya Wacana
  • Ninon Melatyugra Universitas Kristen Satya Wacana
Keywords: Ruislag, Assets of Local Government, Foundation

Abstract

Ruislag is a legal act conducted by the Local Government to optimize its assets, in which one of its forms is exchanging its assets with private assets. In practice, ruislag involves a foundation that owns assets, for instance, land ownership, as a party in ruislag. This article prescribes two main points that shall be noticed by the Local Government and the Foundation regarding the legitimate ruislag conduct. Those two main points highlight the organization of the foundation issue and the administrative aspects of legal documents of the land owned by the foundation, particularly the land that was obtained by a grant. This article uses a conceptual approach and a statutes approach in its analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku
Sutedi A, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya (Sinar Grafika 2006).
Sidharta A, Bernard, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (Mandar 2000).
Apeldoorn L J, van, Pengantar Ilmu Hukum (Pradnya Paramita 1983).
Ali C, Badan Hukum (Alumni 2005).
Harsono B, UUPA Bagian Pertama Jilid Pertama (Kelompok Belajar ESA 2003).
Siregar D D, Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah



(PT. Gramedia Pustaka Utama 2004).
Soepardi E M, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi (Fakultas Hukum Pakuan Bogor 2009).
Panggabean H P, Praktek Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pustaka Sinar Harapan 2002).
Pasaribu K, Masalah-Masalah Hak atas Tanah (Balai Pustaka 2004).
Sastrawidjaja M S, Bunga Rampai Hukum Dagang (PT. Alumni 2005).
Tutik T T, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia (Prenada Media Group 2008).
Anggara S, Ekologi Administrasi: Holistik, Kontemporer dan Kontekstual (Pustaka Setia 2018).
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Pembimbing Masa 1996).
Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Liberty, 1988).
Jurnal
Agustri S, ‘Aplikasi Manajemen Aset Perangkat Produksi Berbasis Web: Studi Kasus PT. Telkomsel’ (2013) 4 (2) Jurnal Informatika Global.
Febriana E N, Jayus, Indrayati R, ‘Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah’ (2017) 4 (2) Jurnal Lentera Hukum.
Koloay R N D, ‘Dampak Positif dan Negatif dalam Tukar Guling Barang Milik Daerah’ (2016) 3 (9) Jurnal Ilmu Hukum.
Nindyo P, ‘Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas’ (2007) 5 (3) Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.
Prananingrum D H, ‘Telaah terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum’ (2014) 8 (1) Jurnal Refleksi Hukum.
Rauta U, Kurnia T S, dan Siswanto A, ‘Telaah Teoretis dan Yuridis Tukar Menukar Barang Milik Daerah dengan Swasta’ (2017) 24 (2) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Widati S, ‘Kajian Kritis Feminist Posmodernisdalam Formulasi Aset Mental Organisasi Feminis Religius’ (2012) 2 (1) Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan.
Widyaningdyah A U, ‘Perspektif Akuntansj Atas Aset Pengetahuan (Knowledge Asset)’ (2009) 1 (1) Jurnal Akuntansi Kontemporer.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Published
2020-10-31
How to Cite
Prananingrum, D., & Melatyugra, N. (2020). KEABSAHAN RUISLAG BARANG MILIK DAERAH DENGAN TANAH MILIK YAYASAN. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 105-124. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p105-124