ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL (HORIZONTALE SCHEIDING BEGINSEL) DAN ASAS PERLEKATAN (VERTICALE ACCESSIE) DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL

  • Sri Harini Dwiyatmi Universitas Kristen Satya Wacana
Keywords: The Principle of Horizontal Separation, The Principle of Vertical Accessie, Agrarian Law

Abstract

The National Land Law, regulated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, was formed from the Indonesian customary law as the original character of the Indonesian people. From 1960, the principles in the national customary law, which are suitable with the Indonesian features, have contributed to the National Land Law development. One of its Principles is the Principle of Horizontal Separation. This Principle is not absolute as the Principle of vertical accesssie may be applied as well. This research observed the application of the Principle of Horizontal Separation and the Principle of vertical accessie in the National Land Law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku
Dwiyatmi SH, Pengantar Hukum Indonesia (Ed. kedua, Ghalia Indonesia 2006).
Harsono B, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya (Ed. revisi, Djambatan 1999).
Hasan D, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal(PT. Citra Aditya Bakti 1996).
Badrulzaman MD, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional (Alumni 1983)
Perangin-Angin E, Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi (Rajawali 1986).
Siahaan MP, Hukum Bangunan Gedung di Indonesia (Rajawali Press 1998).
Sudiyat I, Hukum Adat Sketsa Asas (Liberty 1981).
Supriadi, Hukum Agraria (Sinar Grafika 2008).
Utsman S, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Pustaka Pelajar 2007).
Artikel Jurnal
Hasbullah FH, Azas Pemisahan Horizontal (Horizontalle scheiding) dalam Hukum Tanah di Indonesia dan Permasalahannya, (1992) 22 (1) Hukum dan Pembangunan.
Ganindra DDM, dan Kurniawan F, ‘Kriteria Asas Pemisahan Hoizontal Terhadap Penguasaan Tanah dan Bangunan’ (2017) 32 (2) Yuridika.
Nasrullah, ‘Analisis Hukum Secara Analogi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal pada Praktek Jual Beli Tanah Tidak Beserta Dengan Pohon Kelapa di Atasnya di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato’ (2018) 2 (2) Jurnal Hukum Volkgeist.
Rahmi E, ‘Eksistensi Hak Pengelolaan atas Tanah dan Realitas Pembangunan di Indonesia’ (2010) 10 (3) Dinamika Hukum.
Rondonuwu G, ‘Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah’ (2017) 5 (4) Lex Privatum.
Rubianti B, Pujiwati Y, Djakaria M, ‘Asas Pemisahan Horizontal dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan Satuan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)’ (2015) 17 (2) Jurnal Sosiohumaniora.
Sukardi, ‘Politik Hukum Terhadap Penggunaan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Orang Asing di Indonesia’ (1997) XII Yuridika.
Peraturan Perundangan-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Satuan Rumah Susun.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas Bagian – Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.
Published
2020-10-31
How to Cite
Dwiyatmi, S. (2020). ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL (HORIZONTALE SCHEIDING BEGINSEL) DAN ASAS PERLEKATAN (VERTICALE ACCESSIE) DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 125-144. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p125-144