INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: BENARKAH ADA?

  • Kartika Sasi Wahyuningrum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  • Hari Sutra Disemadi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  • Nyoman Serikat Putra Jaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Keywords: Independence, KPK, Corruption

Abstract

The importance of the independence of the Corruption Eradication Commission (KPK) is to accelerate the performance of the KPK itself. However, the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (a revision of KPK Law) has concretely resulted in a weakening of the KPK institution. This doctrinal research uses a normative legal research method that is based on the statutory approach and conceptual approach in analytical descriptive analysis. The result of this study shows that the KPK has lost its independence by amending the Article 3 of the KPK Law. The weakening of the KPK can be seen through the formation of a supervisory body, and also the regulation of the State Civil Apparatus as the compulsory background of KPK staff resulting the KPK has limited space to perform as it is bound by the central command.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku
R Syah ASR, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis Filosofis (CV. Social politic Genius 2019).
Yunara E, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus (PT. Citra Aditya Bakti 2005).

Artikel Jurnal
Ayu MR, ‘Kedudukan Komisi Independen Sebagai State Auxiliary Institusions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia’ (2009) 1 (1) Jurnal Konstitusi.
Badjuri A, ‘Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Corruption Exterminate Commission in Indonesia’ (2011) 18 (1) Jurnal Bisnis dan Ekonomi.
Nugroho H, ‘Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi’ (2013) 13 (3) Jurnal Dinamika Hukum.
Nurtjahjo H, ‘Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: ditinjauan dari Hukum Tata Negara’ (2005) 35 (3) Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Rofiq A, Disemadi HS dan Jaya NSP, ‘Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System’ (2019) 19 (2) Al-Risalah.
Saragih YM, ‘Analisis Yuridis kewenangan Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana’ (2018) 5 (1) Jurnal Ilmu Hukum.
Sari R, ‘DPR Ketuk Palu KPK Layu’ (2019) 5 (2) Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi.
Sugiarto T, ‘Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia’ (2013) 18 (1) Jurnal Cakrawala Hukum.
Tauda G, ‘Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia’ (2011) 6 (2) Pranata Hukum.
Yuliantari IGAE, ‘Pembentukkan Kpk Sebagai Lembaga Negara Khusus Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia’ (2015) 2 (2) Jurnal Hukum Undiknas.
Wibowo A, ‘Independensi Kejaksaan Dalamsistem Peradilan Pidana Indonesia’ (2015) 12 (1) Istinbath Jurnal Hukum.

Tesis/Disertasi
Disemadi Hari S dan Santoso B, ‘Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jawa Tengah’ (Tesis, Universitas Diponegoro 2019).

Website
CNN Indonesia, ‘Dewan Pengawas dan Segudang Curiga Intervensi Pada KPK’ (CNN Indonesia, 21 Septem-ber 2019) diakses 6 Mei 2020.
CNN Indonesia, ‘Rincian Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas KPK’ (CNN Indonesia, 20 Desem-ber 2019) diakses 6 Mei 2020.
Farisa FC, ‘Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden’ (Kompas, 17 September 2019) diakses 6 Mei 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi, ‘Sekilas Komisi Pemberantasan
Korupsi’ (KPK, 6 Desember 2017) diakses 25 November 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi, ‘Undang-Undang Terkait’ (KPK, 8 Desember 2017) diakses 16 Januari 2020.
Kontan, ‘KPK Lembaga Eksekutif atau Independent?’ (Kontan.co.id, 16 Juli 2017) diakses 6 Mei 2020.
Mustinda L, ‘Seputar Demo Yang Tolak RUU KUHP dan Revisi Undang-Undang KPK’ (Detik News, 20 September 2019) diakses 20 September 2019.
Super User, ‘Sejarah Panjang Pembe-rantasan Korupsi di Indonesia’ (Anti-Corruption Clearing House, 6 Januari 2016) diakses 25 November 2019.
The Law Dictionary, ‘What Is Independence’ (The Law Dictionary) diakses 25 November 2019.
Wijaya Lani D, ‘KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat Ketiga se-ASEAN’ (Tempo.Co, 11 Desember 2017) diakses 24 November 2019.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Published
2020-07-08
How to Cite
Wahyuningrum, K., Disemadi, H., & Jaya, N. (2020). INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: BENARKAH ADA?. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 239-258. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258