KAJIAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006 TENTANG PEMBATALAN PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN
DOI:
https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114Keywords:
Kebijakan, Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden, Perlindungan Martabat PresidenAbstract
This article discusses the legal reasoning used by the Indonesian Constitutional Court in its Decision No. 013-022/PUU-IV/2006. The object of the constitutionality review is Article 134, 136 bis, and 137 of the Indonesian Criminal Code which contained the ban of insult action toward the president/vice president. Those norms have been declared null and void based on the argument that those norms were not criminal acts. Hence, this article stresses that the annulment of those norms may give negative legal consequences toward the protection of president/vice president’s dignity. Freedom of speech is categorized as a right of expression in which its performance is undertaken restrictively. This article argues that the ban of insult action toward the president/vice president is a constitutional limitation to the freedom of speech. The status of president/vice president shall not be considered as equal with ordinary people since the president/vice president is the head of state and also the symbol of the state.
Downloads
References
Buku
Anwar Y, dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana – Reformasi Hukum Pidana (Gramedia Widiasarana Indonesia 2008).
Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana - Kriminalisasi Atas Kebebasan Pers dalam Perspektif Hukum Pidana (CV Mandar Maju 2007).
Wahidin S, Hukum Pers (Pustaka Pelajar 2006).
Artikel Jurnal
Arzagi N, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT Berbasis Nilai–Nilai Pancasila’ (2018) 2 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
Purnamasari Galuh C, ‘Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Review terhadap Undang–Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional’ (2017) 2 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
Widayati Lidya S, ‘Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP?’ (2017) 8 (2) Negara Hukum.
Makalah Seminar/Konferensi
Zein Patra M, ‘Kebebasan Menyampaikan Pendapat: Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia’ (Pertemuan Ahli ‘Tinjauan tentang Tindak Pidana terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat dalam RUU KUHP’ diselenggarakan Komisi Hukum Nasional, Jakarta, Oktober 2008).
Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi, 4 Desember 2006.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
Lainnya
Asshiddiqie J, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Bahan Disampaikan Pada Lecture Peringatan 10 Tahun Kontras, Jakarta, 26 Maret 2008.
Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI Hingga Tanggal 24 Februari 2017.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
