PITUTUR LUHUR UNTUK PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Abstract
The study of this idea has a focus on “pitutur luhur” for eradicating corruption in Indonesia. The writing of this idea uses a penal policy approach. It is found that the eradication of corruption has not found significant success. One indicator is the Indonesian Corruption Perceptions Index that has not improved. Apparently, the excessive action taken by the KPK does not reduce the level of corruption much. In this regard, an action plan which is presumed to be worth "fighting" optimally is the eradication of corruption in a preventive manner, without then reducing any repressive efforts. Take, for example, revitalizing the “pitutur luhur” which is one of the local wisdom of Javanese culture. In the perspective of penal policy, efforts to make “pitutur luhur” for eradication of corruption in Indonesia can be interpreted as a manifestation of strategic efforts to improve social conditions that led to the birth of corrupt practices. Therefore, the concrete “pitutur luhur” effort to eradicate corruption in Indonesia can be done in various strategic ways, for example through the world of education, arts and culture, and activities that involve broad community participation.
Downloads
References
__________, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Kencana 2014).
Indrayana, Denny, Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor (Penerbit Buku Kompas 2008).
Muladi dan Arief, Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Alumni 2010).
Prawiroatmodjo, S., Bausastra Jawa-Indonesia (Express dan Marfiah 1957).
Rianto, Bibit S. dan Meuko, Nurlis, Koruptor, Go to Hell! (Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia) (Penerbit Hikmah 2010).
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Alumni 2000).
Sudjana, Eggi, Republik Tanpa KPK, Koruptor Harus Mati (JP Books 2008).
Sunardi, “Pitutur Luhur Budaya Jawa sebagai Pedoman Hidup di Era Globalisasi”, dalam Edi Subroto, dkk, Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Jawa melalui Bahasa Jawa (Program Studi Pendidikan Bahasan dan Sastra Daerah Universitas Veteran Bantara Sukoharjo 2012).
Syarif, Edwin (ed), Integritas dalam Pandangan Mahasiswa: Solusi Problematika Sosial (Pusat Studi Indonesia-Arab (PSIA) Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2011).
Badjuri, Achmad, “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Antikorupsi di Indonesia” (2011) 18 Jurnal Bisnis dan Ekonomi 1.
Endarto, “Kendala KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia” (2014) 1 Jurnal Lingkar Widyaiswara 1.
Pratama, Alfian Wahyu, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Korporasi (Studi Pembaruan Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Korporasi)” (2013)
Runtukahu, Ernest, “Korupsi dalam Konsep Hukum Formal dan Konsep Hukum Material” (2012) 1 Jurnal Lex Crimen 1.
Sugiarto, Totok, “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” (2013) 18 Jurnal Cakrawala Hukum 1.
Sukirno, “Pengkajian dan Pembelajaran Pitutur Luhur sebagai Pembentuk Karakter Peserta Didik” (2013) Jurnal Pendidikan Karakter 1.
Kompas, “Upaya-Upaya Pelemahan KPK” (2015) Kompas, 24 Januari 2015.
Wilonoyudho, Saratri, “Korupsi Merobohkan Nasionalisme” (2014) Jawa Pos, 21 Mei 2011.
Hudaya, Zuhdan A. dan Nugroho, Sigit W.D., “Kearifan Lokal Budaya Jawa sebagai Basis Model Kepemimpinan yang Efektif” (2013)
Kompas, “Drama Rapat Paripurna DPR Loloskan Hak Angket KPK...” (2017)
Kompas, “Ini 45 Anggota DPR Pengusul Revisi UU KPK”, (2016)
Kompas, “Penyidik KPK Novel Baswedan Disiram Air Keras”, (2017)
Laksono, Dave Akbarshah Fikarno, “Efektivitas Politik Pemberantasan Korupsi” (2017)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.