MEKANISME PENGAWASAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA BUMDES TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN SUMENEP

Safira Yanuaris Aisyafitri

doi:10.24246/jrh.2024.v8.i2.p225-248

Authors

Safira Yanuaris Aisyafitri Airlangga University

DOI:

https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v8.i2.p225-248

Keywords:

Village Fund, Supervision, Village Business

Abstract

This article discusses the supervision mechanism as an effort to improve the performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Non-transparent BUMDes financial management and embezzlement of funds carried out by certain parties need to be supervised. Including BUMDes capital from the Village Fund becomes the basis for supervision. Thus, the surrounding community can receive the benefits of BUMDes. The method used in this research is normative juridical research using a legislative approach and research materials in the form of laws and regulations, books, articles, and other research materials. The research results show that based on the supervision carried out by many BUMDes that could be better managed, especially in terms of finances, many BUMDes go bankrupt even though they always get capital participation from the Village Fund. The Regional GovernmentBUMDes can supervise through monitoring and evaluation. Meanwhile, village deliberation resolves management problems, which the Regional Government can facilitate.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Pusat Latihan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Bahan Ajar Program Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa 2017).

Artikel Jurnal

Aminuddin, Malia E, Hanafi, Kusuma NA, ‘Pengaruh Besaran Modal Awal Terhadap Eksistensi Bumdes di Kabupaten Sumenep’ (2022) 3 (1) Journal of Accounting And Financial Issue.

Chintary VQ dan Asih WL, ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)’ (2016) 5 (2) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Fitria, ‘Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)’ (2020) 1 (1) Adl Islamic Economic.

Galuh CP, ‘Pergeseran Fungsi dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)’ (2019) 3 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Harjanti W, Wahyu MP, Evy RU, Rudy S, ‘Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia’ (2019) 22 (2) Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

Heryanto T dan Fermana A, ‘Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes Tunas Mandiri Di Desa Cibulakan Cugenang Cianjur’ (2022) 2 (1) Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam.

Hilman YA dan Rahayu WA, ‘Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Apbdes Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Periode Tahun Anggaran 2014 – 2019’ (2020) 2 (1) Journal Of Governance And Local Politics (JGLP).

Hulu Y, R. Harahap RM, Nasution MA, ‘Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa’ (2018) 10 (1) Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.

Jatmiko U, ‘Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa’ (2020) 5 (2) JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan).

Kalangie RJ, Sampe S, Kumayas N, ‘Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa’ (2023) 3 (2) Jurnal Governance.

Laily M, Resdiana E, Alfiyah NI, ‘Pengembangan Masyarakat Melalui Bumdes Naga Merah dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Talang Kecamatan Saronggi)’ (2023) 1 (1) Jurnal Abhakte.

Makki M, Miftah Z, ‘Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Dana Desa Melalui Bumdes’ (2022) 3 (2) Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam.

Puspitasari M dan Priyo HA, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah’ (2023) 6 (2) Jurnal Perspektif Akuntansi.

Purnamasari SD, Ma’ruf MF, ‘Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Bumdes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk)’ (2020) 8 (5) Jurnal Publika.

Putra IWP, ‘Efektivitas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of Law’ (2021) 7 (2) Jurnal Komunikasi Hukum.

Rahayu S, Febrina R, ‘Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung’ (2021) 5 (1) Jurnal Trias Politika.

Syofiarti, ‘Peran Serta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan pada Kegiatan Pertambangan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan’ (2022) 7 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Usman, ‘Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Bumdes di Kecamatan Kabila Bone Provinsi Gorontalo’ (2023) 2 (2) Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Bisnis (JIKABI).

Wowor M, Frans S, Welly W, ‘Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso’ (2019) 3 (3) Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Yulianus Nardin, ‘Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes’ (2019) 8 (3) Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Konferensi/Seminar

Enni Savitri, Andreas, dan Volta Diyanto, ‘Peningkatan pendapatan asli desa melalui pembinaan revitalisasi BUMDes dan tata kelola dana desa (studi pada Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau)’ (Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Pekanbaru, Agustus 2019).

Qori Dwi Masitoh, Siti Maghfiroh, Puji Lestari, Lita Apriyani, ‘Efektivitas Dan Akuntabilitas Pengalokasian Dana Desa Untuk Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Gemahripah (Studi Kasus Di Desa Sudagaran Banyumas)’ (Call for Paper and National Conference 2022: “Rural Tourism and Creative Economy to Develop Sustainable Wellness”, Purwokerto, 2022).

Website

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch ‘Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022’ (www.antikorupsi.org, Februari 2023) < https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023> accessed 7 Oktober 2024.

Jatim Newsroom ‘Desa di Bojonegoro Terima Bantuan Program Jatim Puspa’ (Kominfo Pemprov Jatim, 8 Agustus 2024) <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/desa-di-bojonegoro-terima-bantuan-program-jatim-puspa> accessed 7 Oktober 2024.

Djpb Kemenkeu ‘Dana Desa dan Penyertaan Modal Desa’ (Direktorat Jenderal Perbendaharaan kementerian Keuangan, 8 Desember 2022) <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3054-meningkatkan-kemandirian-ekonomi-desa-melalui-penyertaan-badan-usaha-milik-desa.html> accessed 8 Oktober 2024.

Koran Online

Yasik, ‘BUMDes Harus Jadi Wadah Pengembangan Ekonomi Desa’ Sumenepkab.go.id (Sumenep, 13 Oktober 2022) accessed 4 Maret 2024.

Syarif Hidayat ‘BUMDes Harapan Baru Diduga Mangkrak, Penyertaan Data Ratusan Juta Menghasilkan Hutang’ Liputan4.com (Sumenep, 7 Oktober 2024) <https://liputan4.com/bumdes-harapan-baru-diduga-mangkrak-penyertaan-dana-ratusan-juta-menghasilkan-hutang/> accessed 22 Oktober 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pendirian, Pendaftaran, Organisasi, Kepemilikan dan Penyertaan Modal, Pembinaan dan Pengembangan, Serta Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama bahwa pembinaan dan pengembangan BUMDes/BUMDes Bersama.