PROVISIONS ON THE PRINCIPLE OF LEX FAVOR REO IN THE INDONESIAN CRIMINAL CODE REGARDING DECISIONS THAT HAVE PERMANENT LEGAL FORCE

Authors

  • Alfret Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
  • Mardian Putra Frans Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

DOI:

https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p75-92

Keywords:

The Principle Of Lex, Favor Reo, Novum, Inkracht

Abstract

This article delves into applying the Lex Favor Reo principle in Article 3 of the National Criminal Code to decisions with permanent legal force. This research, employing normative juridical research methods, reveals the need to qualify changes in laws that benefit perpetrators as new circumstances so that the requirements for judicial review as an external legal remedy can be carried out. Applying the Lex Favor Reo principle to decisions with permanent legal force (Inkracht) is to realize justice and the benefits of the law itself. As a champion of justice, the law must always prioritize the rights of the litigants, both perpetrators of crimes and victims. Criminal law, in essence, must be by its existence, namely justice and the benefits of the law itself, so that a change in the law that benefits the perpetrator can be categorized as a novum so that a novum for the sake of justice is realized.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Hiariej EOS, Asas legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana (ed. 1, Erlangga 2009).

Ibrahim J, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bayumedia Publishing 2005).

Ilyas A, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Rangkang Education 2012).

Kaiser HA, When Justice Is Mirage : A Premier on Wrongful Conviction, (University of Cape Breton, 1991).

Mertokusumo S, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar (ed. 2, Cahaya Atma Pustaka 2014).

Jurnal

Abildanwa T, ‘Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan’ (2016) 3 (1) Jurnal Pembaharuan Hukum.

Alfret dan Frans MP, ‘Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHAP’ (2023) 17 (3) Jurnal Kertha Bhayangkara.

Arifin Halim, et, al., ‘The Urgency for the Implementation of Transition Norm "Lex Favor Reo" in the Imposition of Tax Sanction in Indonesia’ (2020) 3 (2) Open Journal for Legal Studies.

Atmaja DG, ‘Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum’ (2018) 12 (2) Kertha Wicaksana.

Chakim ML, ‘Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’ (2015) 12 (2) Jurnal Konstitusi.

Fanani AZ, ‘Berpikir Falsafati Dalam Hakim’ (2011) 26 (304) Varia Peradilan.

Fauzi A, ‘Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia’ (2014) 3 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan.

Henok AH, ‘Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana’ (2023) 33 (2) Honeste Vivere Journal.

Huda C, ‘Kontroversi Pengajuan Peninjauan Kembali Kedua Dalam Perkara Pidana’ (2022) 11 (2) Jurnal Hukum dan Peradilan.

Husna NM, Rani FA dan Hasyim S, ‘Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)’ (2017) 1 (1) Syiah Kuala Law Journal.

Irawati AC, ‘Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)’ (2019) 2 (1) Adil Indonesia Jurnal.

Konovsky MA, and Folger R, ‘The Effect Of Procedural, Social Accounts and Benefits Level Of Victims Lay Off Reaction’ (1991) 21 (8) Journal of Applied Psychology.

Mahkamah Konstitusi, ‘Meniti Keadilan dalam Pengajuan PK Lebih dari Satu Kali’ (2014) 86 Jurnal Konstitusi.

Nadhir K, Firmansyah H, ‘Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana’ (2023) 6 (2) UNES Law Review 6626, 6627.

Supit AR, ‘Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’ (2016) 4 (7) Lex Privatum.

Swantoro H, Fakhriah EL dan Ikhwansyah I, ‘Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum’ (2017) 29 (2) Mimbar Hukum.

Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang KUHAP, 162.

Encyclopedia

Echols JM and Shadily H, Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary (ed. 24, PT Gramedia 2005).

Website

Amr, ‘Menkeh: Putusan MK Tidak Bisa Dijadikan Novum’ (Hukum Online, 27 Juli 2004) <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkeh-putusan-mk-tidak-bisa-dijadikan-novum-hol10813/?page=all> diakses 13 November 2023.

Asep Nursobah, ‘Putusan Berkekuatan Hukum Tetap’ (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 22 Juli 2021) <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/ glosarium-hukum/1768-putusan-berkekuatan-hukum-tetap.> diakses 5 November 2023.

Praditya Fauzi Rahman, ‘17 Terpidana Mati di Jatim Belum Dieksekusi, Berikut Daftarnya’ (detikjatim, 25 Juli 2023) <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6841107/17-terpidana-mati-di-jatim-belum-dieksekusi-berikut-daftarnya> diakses 27 November 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi, 6 Maret 2014.

Published

2024-05-19

How to Cite

Alfret, & Frans, M. P. (2024). PROVISIONS ON THE PRINCIPLE OF LEX FAVOR REO IN THE INDONESIAN CRIMINAL CODE REGARDING DECISIONS THAT HAVE PERMANENT LEGAL FORCE. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 75–92. https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p75-92