PERLINDUNGAN HUKUM TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELENGGARA NEGARA BIDANG PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF OBSTRUCTION OF JUSTICE

Gunanegara

doi:10.24246/jrh.2024.v8.i2.p161-182

Authors

Gunanegara FH UPH

DOI:

https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v8.i2.p161-182

Keywords:

State Officer, corruption, obstruction of justice

Abstract

The Secretary General of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency issued a circular letter dated 23 October 2023. This circular letter contains instructions for the Head of the National Land Agency in each province to coordinate with the prosecutor or police to suspend legal actions against their colleagues suspected of corruption. It inherently orders intervention actions in law enforcement. The main issue in this research is that the circular letter provides legal protection to their colleagues suspected of corruption. The research used the normative juridical research method. The results show that the circular letter fulfils the element of obstruction of justice and weakens the anti-corruption laws. This research suggests that the Minister, who has the authority, should invalidate the circular letter, and the Head of the National Land Agency in each province should ignore the circular letter and continue to uphold their legal obligations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Carter EC, Criminal Law and Procedure for the Paralegal. (ed 3, Aspen Publishing 2020).

Gunanegara, Pendapat Hukum, Bangunan, Fungsi, dan Penerapan & Contoh Pendapat Hakim Pada Tindak Pidana Agraria (Tatanusa 2019).

––––––––––––, Mafia Tanah dan Primum Remedium (Buku Elektronik 2022)

Hadjon, PM, Pengantar hukum administrasi Indonesia (UGM Press 1989).

Thalib H, Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana (Kencana 2009).

Artikel Jurnal

Aflah MN, Junaidi M, Arifin Z, dan Sukarna K, 'Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah' (2021) 4 (2) Jurnal USM Law Review

Dewi HA, 'Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Guna Pelaksanaan Good Governance Berbasis CACM di Lingkungan Pemerintah Daerah' (2022) 15 (2) Jurnal Arena Hukum.

Joshua EB, 'Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/PID.B/2019/ PN.JKT.PST' (2021) 4 (2) Jurnal Hukum Adigama.

Junianto JD, 'Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi' (2019) 2 (3) Jurnal Media Iuris.

Juwana H, Patutkah Pengambil Kebijakan Dipidana? HUMAS FHUI <https://law.ui.ac.id/patutkah-pengambil-kebijakan-dipidana-2/> accessed 1 Desember 2023

Kurnia TS, 'Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret' (2019) 16 (1) Jurnal Konstitusi.

Kurniawan RA, 'Kedudukan Notaris Dalam Gugatan Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Tentang Pihak Dalam Gugatan Pembatalan Akta Autentik Pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG)' (2022) 1 (2) Jurnal Officium Notarium

Landess SJ dan Holoyda BJ, ‘Kahler v. Kansas and the Constitutionality of the Mens Rea Approach to Insanity’ (2021) 49 (2) The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law.

Nugrahadi F, 'kajian Yuridis Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Penipuan' (2019) 7 (1) Jurnal Verstek.

Stijnen R. (2023). 'Rechtsbescherming tegen bestraffing in het strafrecht en het bestuursrecht: een rechtsvergelijking tussen het Nederlandse strafrecht en bestaffende bestuursrecht, mede in Europees perspectief' accessed 25 November 2023.

Wirawan V, 'Akar Masalah Maraknya Mafia Tanah' (2019) 1 (2) Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan.

Website

Collins Dictionary, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/obstructi on-of-justice> accessed 8 November 2023

Cornel Law School, obstruction of justice, <https://www.law.cornell.edu/ wex/obstruction_of_justice> accessed 8 November 2023

The United Nations Convention Against Corruption, <https://www.unodc. org>accessed 16 November 2023.

Waruwu, RPR. Praperadilan Pasca 4 Putusan MK. Hukum dan Humas Mahkamah Agung. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/ images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf> accessed 24 November 2023

Konferensi

Illahi BK, Nadilla I, dan Salsabila A, 'Ratio Legis of the Implementation of Obstruction of Justice Regulations in Corruption Towards Advocates in Indonesia' (International Conference on Law and Human Rights, Jakarta, May 2021)

Toyoshima F, Barton A dan Grenier O, 'Foundations for an Ontology of Belief, Desire and Intention." (11th International Conference on Formal Ontology in Information Systems, Bolzano Italy, September 2021).

Artikel Koran

Perdana N dan Assifa F, 'Soal Mafia Tanah, Menteri BPN Hadi Tjahjanto: Kita Gebuk' <https://surabaya.kompas.com/read/2023/11/23/215344078/soal-mafia tanah-menteri-bpn-hadi-tjahjanto-kita-gebuk>accessed 24 November 2023

Shafira Cendra Arini, 'Jurus Menteri ATR Lindungi Pegawai BPN dari Permasalah Hukum Ketika Bertugas' <https://finance.detik.com/ berita-ekonomi-bisnis/d-7066382/jurus-menteri-atr-lindungi-pegawai -bpn-dari-permasalah-hukum-ketika-bertugas> accessed 2 Desember 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 64/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 31 Juli 2023

Putusan Pengadilan

Anggodo Widjojo, Nomor 1 PK/Pid.Sus/2012, Mahkamah Agung, 10 Desember 2012

Lucas, Nomor. 3328 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung, 16 Desember 2019

Fredrich Yunadi, Nomor 294 PK/Pid.Sus/2021, Mahkamah Agung, 1 September 2021

Hasanudin, Nomor 5249 K/Pid.Sus/2023, Mahkamah Agung.

Ady Muchtadi, Nomor 39/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN, Pengadilan Tinggi Banten, 19 September 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor B/HK.03.02/3614-100/ X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 perihal Pelindungan Hukum bagi Pegawai