Strategies for optimizing the use of local electronic catalogs in the procurement process

Penulis

  • Dominika Odelberta Gaudenzia Pawe Faculty of Economics and Business, Open University
  • Intiyas Utami Faculty of Economic and Business, Satya Wacana Christian University
  • Stanis Man Faculty of Economics and Business, Widya Mandira University

DOI:

https://doi.org/10.24914/jeb.v27i1.8729

Kata Kunci:

Teori pemangku kepentingan, katalog elektronik, pengadaan barang jasa

Abstrak

Metode e-purchasing melalui katalog elektronik local (KEL) merupakan instrumen yang digunakan untuk mendukung belanja pemerintah. Upaya ini berfokus pada PDN dengan memberi peran bagi UMK dan Koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan KEL, mengetahui faktor pendukung dan penghambat, dan merumuskan strategi optimalisasi penggunaan KEL dalam proses pengadaan barang/jasa pada pemerintah provinsi. Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendekatan pemangku kepentingan digunakan untuk menganalisis permasalahan ini. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Dari penelitian ini ditemukan bahwa perangkat daerah sebagai pengguna KEL belum sepenuhnya memahami perencanaan PBJ. Meskipun masih terdapat kendala, dalam pelaksanaan, PPK dan PP mendapat keuntungan dan memahami cara belanja melalui e-purchasing. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan pelaku PBJ, Pengguna dapat memilih penyedia dengan harga barang/jasa yang kompetitif, serta adanya dukungan regulasi. Faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman dan konsistensi perangkat daerah terhadap kebijakan penggunaan KEL, produk barang/jasa, dan penyedia pada etalase KEL masih terbatas dan mekanisme pertanggungjawaban belanja belum optimal. Strategi optimalisasi yakni sosialisasi dan pendampingan secara terpadu terkait kebijakan penggunaan KEL, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan oleh APIP, meningkatkan jumlah produk dan penyedia pada etalase yang sudah tersedia, menambah jenis etalase sesuai analisa kebutuhan daerah, dan memperbarui kebijakan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Arsana, I. P. J. (2016). Manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques. Public Management Review, 6(1), 21–53. https://doi.org/10.1080/14719030410001675722

Candra, S., & Gunawan, F. E. (2017). The impact of e-procurement practice in Indonesia government: A preliminary study (The case of electronic procurement service at Bekasi District). Journal of Physics: Conference Series, 801(1), 012023. https://doi.org/10.1088/1742-6596/801/1/012023

Darman, A. A. E. (2019). Pemanfaatan e- marketplace pada pengadaan barang dan jasa pemerintah pasca Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Jurnal Analis Kebijakan, 3(2), 15–31.

Fifiyanti, D., & Damanik, J. (2021). Pemetaan peran dan kontribusi pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata Desa Burai. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 10(3), 448–462. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.36893

Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & de Colle, S. (2010). Stakeholder theory. In Stakeholder theory: The state of the art. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815768

Iqbal, M. (2020). Pengaruh pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap UMKM. Jurnal USM Law Review, 3(1), 77–97. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204

Jatu NS, R. (2020). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penerapan pembelian langsung berdasarkan sistem katalog elektronik (e-purchasing). PROKONS: Jurnal Teknik Sipil, 14(1), 1–5. https://doi.org/https://doi.org/10.33795/prokons.v14i1.234

LKPP. (2018). Buku informasi pelaku pengadaan barang/jasa. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

Manullang, S. (2017). Teori dan teknik analisis stakeholder (Cetakan 1). Bogor: PT. Penerbit IPB Press.

Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-purchasing dan e-katalog. Wacana Publik, 14(2), 81–92. https://doi.org/10.37295/wp.v14i02.50

Mehra, A., Sharma, S., & Koushal, V. (2020). Implementation of government e-marketplace in a tertiary care hospital of North India: Advantages and challenges. International Journal of Research in Medical Sciences, 8(11), 3934–3937. https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20204881

Mola, B. A., & Alemu, B. Y. (2018). The effect of staff competency on procurement efficiency in Ethiopian public universities. International Academic Journal of Business Management, 5(2), 120–126. https://doi.org/10.9756/IAJBM/V5I2/1810026

Mukhlis, M., & Pranoto, R. (2020). Implikasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik bagi efisiensi keuangan dan optimalisasi fungsi pemerintahan. Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora), 8(1), 38–56. https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2260

Nafi’ah, B. A. (2022). Analisis stakeholder kebijakan e-katalog lokal dalam membranding produk lokal. Public Sphere Review, 1(2), 15–21. https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.32

Nasyaa, S. R., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh kebijakan e-katalog dan Pemko Medan terhadap kesejahteraan UMKM Kota Medan. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM), 2(1), 313–316.

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, (2018).

Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/Jasa pemerintah, (2021).

Pratama, S. S. (2022). Urgensi penerapan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 8(2), 570–581. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51861

Rakhman, A. A. (2022). Pengembangan konsep formulasi dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Jurnal Pengadaan Barang/Jasa, 1(1), 40–52. https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.12

Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who’s in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management, 90(5), 1933–1949. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001

Scholl, H. J. (2001). Applying stakeholder theory to e-government: Benefits and limits. In: Schmid, B., Stanoevska-Slabeva, K., Tschammer, V. (eds) Towards the E-Society. IFIP International Federation for Information Processing, vol 74. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/0-306-47009-8_54

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). Pembukaan rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2022, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, 14 Juni 2022. Setkab.Go.Id.

Sjafaat, F. A., & Santosa, P. (2019). Implementasi kebijakan katalog elektronik daerah dalam proses pengedaan barang/jasa pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Scientia Regendi, I(1), 1–17.

Unduhan

Diterbitkan

2024-02-21

Cara Mengutip

Pawe, D. O. G., Utami, I., & Man, S. (2024). Strategies for optimizing the use of local electronic catalogs in the procurement process. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 27(1), 1–20. https://doi.org/10.24914/jeb.v27i1.8729

Terbitan

Vol 27 No 1 (2024)

Bagian

Articles

Lisensi

Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Creative Commons License

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal Ekonomi dan Bisnis is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License