RESTORASI MATERI PENGAJARAN HUKUM ADAT

  • Sri Harini Dwiyatmi Universitas Kristen Satya Wacana
  • R.E.S Fobia Universitas Kristen Satya Wacana
Keywords: Restorasi, Hukum Adat, Relevansi

Abstract

Mata kuliah Hukum Adat tetap relevan namun secara substansi seyogyanya dilakukan restorasi secara garis besar. Cara melakukan restorasi adalah dengan memberi makna atas materi Hukum Adat secara tidak keliru melalui materi yang relevan dengan situasi kini. Restorasi ini harus dilakukan dengan bertumpu pada hal-hal ini. Pertama pemahaman atas persekutuan hidup teritori, kedua Hukum Adat sebagai instrumen pembentukan hukum di persekutuan hidup teritori, ketiga Hukum Adat sebagai hukum positif, keempat relevansi Hukum Adat dengan mata kuliah lain dan pemahaman Hukum Adat serta masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundangan. Dengan adanya restorasi ini maka Hukum Adat dapat menyesuaikan dengan kondisi kekinian tanpa meninggalkan nilai-nilainya yang masih relevan.

Even though the customary law subject still remains relevant, it is necessary to restore the main substances. Restoration can be done by giving proper meaning to customary law subject through material that is relevant to current issues. This restoration shall be done by relying on four things: first, an understanding to territorial life alliance; second, customary law as an instrument of law creation in territorial life alliance; third, customary law as positive law; fourth, the relevance of customary law and other subjects and also a well understanding of customary law and indigenous people that are regulated in laws. It is believed that customary law may adjust to nowadays situation without leaving its relevant values.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku
Dwiyatmi SH, Pengantar Hukum Indonesia (Ghalia Indonesia 2006).
--------------------, Hukum Waris Indonesia (Fakultas Hukum UKSW 2018).
Harsono B, Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Undang-UndangPokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya (Djambatan 2008).
Samidjo Pengantar Tata Hukum Indonesia (Armico 1985).
Soepomo R, Bab-Bab Tentang Hukum Adat (PradyaParamita 2003).

Laporan Penelitian
Dwiyatmi SH, ‘Membangun Hukum Waris Indonesia’ (2017) Tidak Dipublikasi, FH UKSW.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Published
2019-08-27