DISKRIMINASI DALAM PEMBERIAN FORMULIR PENERBANGAN ORANG SAKIT YANG MENGANDUNG KLAUSULA BAKU BAGI PENYANDANG DISABILITAS

  • Ketria Ranika Universitas Kristen Satya Wacana
Keywords: Penyandang Disabilitas, Orang Sakit, Asas Non-Diskriminasi; Diskriminasi

Abstract

Fenomena pemberian formulir orang sakit yang diberikan oleh maskapai Lion Air terhadap penyandang disabilitas merupakan tindakan diskriminasi yang menarik untuk dicermati. Perlu diketahui asas non-diskriminasi memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kedudukan penyandang disabilitas dengan orang sakit, serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di bidang penerbangan dan diskriminasi dalam klausula formulir orang sakit yang diberikan pada penyandang  disabilitas. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status antara penyandang disabilitas dan orang sakit merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat diperlakukan secara sama. Penyamaan penyandang disabilitas dan orang sakit, melalui pemberian formulir orang sakit terhadap penyandang disabilitas, merupakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas karena orang sakit memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyandang disabilitas, sehingga hal ini dapat menciderai hak dari penyandang disabilitas.

The use of forms of sick people to persons with disabilities by Lion Air is an interesting act of discrimination to be observed. It should be known that the principle of non-discrimination gives protection for everyone to be free from discriminatory treatment. The purpose of this study is to analyse the position of persons with disabilities with sick people, as well as legal protection for persons with disabilities in the field of aviation and discrimination due to sick people's form that given to persons with disabilities. The type of research used is normative legal research. The results showed that status between people with disabilities and sick people was different. The equalization of persons with disabilities and sick people through the provision of forms of sick persons with disabilities constitutes discrimination against persons with disabilities, so it could violate the rights of persons with disabilities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku
International Civil Aviation Organization (ICAO), Manual on Access to Air Transport by Persons with Disabilities (2013).
Kurnia TS, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Maju Mandar 2015).
Martono HK dan Amad S, Hukum Angkutan Udara (cet. ke-2, RajaGrafindo Persada 2011).
Marzuki PM, Penelitian Hukum (cet. ke-2, Kencana 2006).
Mertokusumo S, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar (Liberty 1986).
Muladi, Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat (Refika Aditama 2005).
Sujatmoko A, Hukum HAM dan Hukum Humaniter (RajaGrafindo Persada 2015).
Syaifuddin M, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan, Mandar Maju 2016).
The European Court of Human Rights and the European Union Agency for Fundamental Rights, Handbook On European Non-Discrimination Law (Publications Office of the European Union 2011).

Artikel Jurnal
Nung AY dan Widanti A, ‘Ketentuan tentang Keluarga Berencana dan Asas Nondiskriminasi Dikaitkan dengan Hak Reproduksi Perempuan’ (2013) 1 (1) Jurnal Ilmu Keperawatan.
Hendriks A, ‘Disabled Persons And Their Right To Equal Treatment: Allowing Differentiation While Ending Discrimination’ (1995) 1 (2) Health And Human Rights Harvard School of Public Health.

Website
NYU Global Institute for Advanced Study, Article 7: The Equality and Non-Discrimination Provision. Appendix E to the Report of the Global Citizenship Commission (Open Book Publishers, 2016) diakses 22 November 2018.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.
Published
2019-08-26