KONSTITUSIONALITAS KEMANDIRIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, DAN BANK INDONESIA

  • Dinda Dechyntia Asmarani Universitas Kristen Satya Wacana
Keywords: Konstitusional, Kemandirian, Lembaga Negara

Abstract

Perubahan atau amandemen ketiga dan keempat UUD NRI Tahun 1945 menghadirkan beberapa lembaga negara baru, seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum.  Lembaga-lembaga negara tersebut yang bersifat mandiri sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Pokok persoalan dalam penelitian ini berkenaan dengan konstitusionalitas kemandirian beberapa lembaga negara yaitu Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis dimana menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan lembaga-lembaga negara yang ditentukan mandiri tersebut adalah konstitusional karena pembentukannya berdasarkan konstitusi, sehingga sesuai dengan asas supremasi konstitusi itu sendiri.

Amendments to the third and fourth amendments of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia constitute several new state institutions such as the Judicial Commission and the Election Commission. These state institutions are independent as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses a statutory approach, conceptual approach,  and  historical  approach,  which  uses  primary,  secondary,  and  tertiary  legal materials.  The  results  showed  that  the  position  of  the  independent  determine  state institutions was constitutional, because its formation was based on the constitution so that it was under the principle of supremacy of the constitution itself.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku
Arifin MZ, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi (PT RajaGrafindo Persada 2017).
Arifin F, dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (KRHN bekerjasama dengan MK RI 2005).
Asshiddiqie J, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Konstitusi Pers 2006).
Asshidiqie J, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Bhuana Ilmu Populer 2008).
Diane ZZ, Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah (Keni Media 2012).
Howard CM, Constitutionalism: Ancient and Modern (Cornell University Press 1947).
Indra M, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia (Refika Aditama 2011).
Kurnia TS, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : The Jimly Court 2003-2008 (Mandar Maju 2015).
Murti KH, Kamus Sinonim Bahasa Indonesia (Nusa Indah Press 1983).
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan 1999-2002, Buku V:
Pemilihan Umum (ed. revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010).
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar belakang, Proses, dan Hasil Perubahan 1999-2002, Buku VI: Kekuasaan Kehakiman (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010).
Naskah Komprehensif Perubahan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar belakang, Proses , dan Hasil Perubahan 1999-2002, Buku VII: Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (ed. revisi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi 2010).
Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia (Setara Press 2015).
Wheare KC, Konstitusi-Konstitusi Modern (Nusa Media 2015).

Artikel Jurnal
Susanto SNH, ‘Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945’ (2014) 43 (2) Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

Konferensi/Seminar
Asshiddiqie J, ‘Pengaturan Konstitusi tentang Independensi Bank Central’ Makalah disampaikan dalam Seminar BI bersama FH Universitas Airlangga, Surabaya 21 Mei 2002.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Kamus
Black’s Law Dictionary (Sixth Edition, Centennial Edition (1891-1991), West Publishing 1991).
Webster’s Vest Pocket Dictionary, Merriam Webster Inc (Publishers Springfield 1989).
Published
2019-08-26