KONSTITUSIONALITAS KAIDAH PERSENTASE SELISIH SUARA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI MK RI

Aristo Antade

doi:10.24246/alethea.vol2.no1.p45-60

Aristo Antade Universitas Kristen Satya Wacana

DOI: https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no1.p45-60

Keywords: Hak atas Persamaan di Hadapan Hukum, Hak atas Upaya Hukum yang Efektif, Persentase Selisih Suara

Abstract

Hak atas persamaan di hadapan hukum serta hak atas upaya hukum yang efektif merupakan hak konstitusional yang melandasi undang-undang. Kedua hak tersebut, menghendaki setiap orang yang ingin memperjuangkan keadilan dan kebenaran harus difasilitas dan tidak boleh dibatasi oleh undang-undang. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 memuat kaidah persentase selisih suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilgub, Pilbup dan Pilkot di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada dasarnya membatasi pemohon untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang ketika proses pemilukada dan penetapan hasil pemilukada tercederai akibat tindakan kejahatan secara terstruktur, sistematis dan masif. Menurut Penulis seharusnya kaidah tersebut tunduk pada dikte hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas upaya hukum yang efektif.

The right to equality before the law and the right to effective remedies are constitutional rights on which the law is based. Both of these rights require that everyone who wants to fight for justice and truth must be facilitated and must not be limited by law. Article 158 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 10 of 2016 contain the principle of percentage difference in votes as a condition to be eligible to submit disputes Constitional Court of the Republic of Indonesiaon the results of the election of governor, regent, and major (local election). The principle on the provisions basically hamper the applicants whose rights are violated by structured, systematic and massive acts during the process of local election to fight for justice and truth concerning on the decision of the election result. According to the author, the rule should be subject to the dictation of the right to equality before the law and the right to effective legal remedies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku
Asshiddiqie J, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Konstitusi Press 2006).
Azhary MT, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Bulan Bintang 1992).
Dicey AV, Pengantar Studi Hukum Konstitusi (Nusamedia 2014).
Haryanto M, Hukum Acara Pidana (Universitas Kristen Satya Wacana 2013).
Kurnia TS, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008 (Mandar Maju dan Fakultas Hukum-Universitas Kristen Satya Wacana 2015).
Nasution AB, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Legal atas Konstituante 1956-1959 (Pustaka Utama Grafiti 2009).
Nowak M, U.N. Covenant On Civil and Political Rights: CCPR Commentary (N.P. Engel 1993).
Smith RKM, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2008).
Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Buku VIII (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010).

Artikel Jurnal
Choudhury T, ‘The Drafting of Article 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights’ (2002) European Human Rights Law Review.

Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi, 7 Desember 2006.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58-PUU-XIII-2015, Mahkamah Konstitusi, 8 Juli 2015.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51-PUU-XIII-2015, Mahkamah Konstitusi, 9 Juli 2015.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi, 28 Februari 2013.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Perjanjian Internasional
Universal Declaration of Human Rights.
Declaration Of Principles On Equality.
Internasional Covenant on Civil and Political Rights.