PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015)

  • Intan Purnamasari Universitas Kristen Satya Wacana
Keywords: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Penghapusan Merek

Abstract

Peranan merek sangat penting terutama dalam persaingan usaha yang sehat oleh karena itu perlindungan terhadap merek diperlukan. Di Indonesia, perlindungan merek akan diperoleh setelah merek didaftarkan. Namun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan pendaftaran merek dapat dihapus atau dibatalkan. Salah satu kasus penghapusan merek dari Daftar Umum Merek adalah sengketa merek IKEA yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015. Gugatan penghapusan merek IKEA milik INTER IKEA dilakukan oleh perusahaan asal Surabaya PT. Ratania Khatulistiwa. Alasannya bahwa merek IKEA untuk kelas barang 20 dan 21 tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga berproses pada kajian norma dalam hal ini norma dalam hukum merek secara khusus merek terkenal dengan mengkaji tentang penghapusan merek. Dari penelitian menunjukkan bahwa sekalipun merek terkenal dihapuskan dari Daftar Umum Merek, tetapi perlindungan merek terkenal tidak hilang.  

Trademark protection in Indonesia will be obtained after the trademark is registered. However, in some circumstances, legal protection for registered trademarks could be deleted or canceled, such as in the IKEA case. IKEA is a registered trademark base on the Indonesian General Register of Marks. Then, PT. Ratania Equator brought a lawsuit for the removal of IKEA from the registered trademark from the General Register of Marks. The reason is that IKEA, as a trademark for goods in classes 20 and 21, has not been used for 3 consecutive years in the trade in goods and/or services. This article argues that even though a well-known trademark is removed from the General Register of Trademarks, the protection of the well-known trademark has remained.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku
Gautama G dan Winata R, Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) (Citra Aditya Bakti 1997).
Gunawati A, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat (Alumni 2015).
Harahap Y, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Citra Aditya Bakti 1996).
Jened R, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi (Kencana 2015).
Kesowo B, Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanpa Tahun).
Kurnia Titon S, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs (Alumni 2011).
Kurnia Titon S, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs (Alumni 2011).
Priapantja CC, Hak Kekayaan Intelektual Masa Depan (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003).
Rezki D, Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO (Alumni 2009).
Rizaldi J, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang (Alumni 2009).
Saidin OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (cet. ke-4, PT. Rajagrafindo Persada 2004) .
Supramono G, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesi (Rineka Cipta 2008).
Wauran I, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual (Tisara Grafika 2017).

Artikel Jurnal
Praptono E, ‘Penerapan Prinsip GATT Dalam Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia’ (2009) 43 Cermin.

Website
HKI, Merek Tiga Dimensi: Menengok Kasus Kit Kat di Eropa diakses 18 November 2017.

Putusan Pengadilan
Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha vs Direktorat Merek, Nomor: 03/ Merek/2001/PN.Niaga.JKT.PST, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Inter Ikea System B.V (Ikea Internasional), Nomor 264K/PDT. SUS-HKI/2015, Mahkamah Agung, 12 Mei 2015.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Published
2018-08-31