KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

  • Victor Imanuel Nalle Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya
Keywords: Diskresi, Peraturan Kebijakan, UU Administrasi Pemerintahan, Discretion, Policy Rule, Public Administration Act

Abstract

Abstrak
Prinsip diskresi adalah prinsip yang penting sebagai panduan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Sebagaimana halnya hakim yang tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, maka pemerintah pun tidak dapat menolak mengambil tindakan dalam keadaan genting dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Produk hukum yang merupakan keluaran dari diskresi tersebut berupa peraturan kebijakan (beleidsregels atau policy rules). Walaupun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan seringkali menggunakan peraturan kebijakan tetapi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan peraturan kebijakan sebagai bentuk diskresi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai payung bagi hukum administrasi negara di Indonesia juga tidak mengatur peraturan kebijakan. Tulisan ini akan mengkaji konsep peraturan kebijakan untuk diintrodusir ke dalam UU Administrasi Pemerintahan agar terdapat pengaturan yang utuh dari diskresi hingga bentuk-bentuk dari diskresi, salah satunya peraturan kebijakan.

 

Abstract
The principle of discretion is an important principle as a guide for the government to take action. As in the case of judges who may not refuse a case with no legal reason, then the government can't refuse to take action in conjuncture with the reason no legal basis. Although in practice governance policies often use policy rules, but there is no legislation governing the use of policy rules as a form of discretion. Act No. 30 of 2014 on Public Administration as an umbrella for administrative law in Indonesia is not set policy rules. This paper will review the policy rules concept to be introduced into the reform of Public Administration Act. The reform of Public Administration Act will make the Act have the whole concept of discretion.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anggriani, Jum, Hukum Administrasi Negara (Graha Ilmu 2012).

Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang (Rajawali Pers 2010).

Beermann, Jack M., Administrative Law (Aspen Publishers 2010).

Darumurti, Krisha D., Kekuasaan Diskresi Pemerintah (PT. Citra Aditya Bakti 2012).

Hadjon, Philipus M., Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan, (Djumali 1985).

Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (Alumni 1997).

Vlies, I.C.van der, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2005).

Gersen, Jacob E., .Legislative Rules Revisited. (2007) 74 The University of Chicago Law Review 1705.

Manan, Bagir, .Peraturan Kebijakan. (2008) Varia Peradilan 1.

Tollenaar, Albertjan, .Soft Law and Policy Rules in the Netherlands. (2012) Netherlands Administrative Law Library 1.

Attamimi, A. Hamid S., Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijaka (Hukum Tata Pengaturan), Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, 1993.

Anonim, .RUU Adpem Disahkan, Tak Ada Lagi Kriminalisasi Kebijakan. (2014) http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2666-ruu-adpemdisahkan-tak-ada-lagi-kriminalisasikebijakan diakses 19 November 2014.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Kemenpan RB 2014).
Published
2016-10-10
How to Cite
Nalle, V. (2016). KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 1-16. https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p1-16