BARCODING DIGITAL SIGNATURE AUTHENCITY SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PIDANA

  • Agus Budianto Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
  • Shinta Pangesti Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
  • Debora Pasaribu Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
  • Stephanie Faustina Program Pascasarjana Magister Kenotariatan UPH
Keywords: Cyber Notary, Digital Signature, Authencity of Digital Signatures

Abstract

In the uncertainty conditions due to the Covid-19 pandemic, every businesses and public services, also applied for cyber notary, the officials who make authentic deeds. This researc is a normative legal research, using secondary data and primary data. The primary data is obtained through focus group discussions (FGD), interviews, and online seminars by using a non-random purposive sampling technique. Cyber notary is held to prove the supporting documents of a deed which must be completed with a registered electronic signature. The digital signature has fulfilled by law, which means a person who needs a digital signature is considered to admit what has been written in the electronic document. Therefore, it is urgent for the Ministry of Law and Human Rights to immediately provide regulations regarding the digital signatures on the notary's authentic deed, considering becomes legally valid as an evidence as stated in Article 184 paragraph (1) of Law No. 8 the Year 1981 concerning the Criminal Procedure Law.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Shinta Pangesti, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

In the uncertainty conditions due to the Covid-19 pandemic, every businesses and public services, also applied for cyber notary, the officials who make authentic deeds. This researc is a normative legal research, using secondary data and primary data. The primary data is obtained through focus group discussions (FGD), interviews, and online seminars by using a non-random purposive sampling technique. Cyber notary is held to prove the supporting documents of a deed which must be completed with a registered electronic signature. The digital signature has fulfilled by law, which means a person who needs a digital signature is considered to admit what has been written in the electronic document. Therefore, it is urgent for the Ministry of Law and Human Rights to immediately provide regulations regarding the digital signatures on the notary's authentic deed, considering becomes legally valid as an evidence as stated in Article 184 paragraph (1) of Law No. 8 the Year 1981 concerning the Criminal Procedure Law.

References

DAFTAR REFERENSI
Buku
Hiariej EOS, Teori & Hukum Pembuktian (Erlangga 2012)
Komisi Kesehatan Nasional RRC, Guidance for Corona Virus Disease 2019: Prevention, Control, Diagnosis and Management (Forum Academia NTT ed, People’s Medical Publishing House 2019)
Lloyd IJ, Informasi Technology Law (Ed. 2, Butterworths 1997)
Ramdhan HE, Startup Lessons (Penebar Plus 2016)
Sasangka H dan Rosita L, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Mandar Maju 2003)
Sitompul A, Hukum Internet-Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace (Citra Aditya Bakti 2001)
Sitompul J, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana (Tatanusa 2012)
Yudhanto Y, Information Technology Business Start-Up (Elex Media Komputindo 2019)
Artikel Jurnal
Atmojo BT, Sulistyanti SR, and Nasrullah E, ‘Model Sistem Kendali Pintu Otomatis Menggunakan Barcode Berbasis PC (Personal Computer) Pada Gerbang Laboratorium Teknik Elektro Unila’ (2013) 7 (2) Rekayasa dan Teknol. Elektro.
Sari AW, Dewa. Murni RAR dan Udiana IM, ‘Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris’ (2017) 2 Acta Comitas.
Budianto, Agus. ‘Legal Research Methodology Reposition In Research On Social Science’ (2020) 9 International Journal of Criminology and Sociology.
Burhanuddin C I dan Abdi M N, ‘Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)’ (2020) 17 (1) Jurnal Akmen.
Cahyo H. ‘Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Cybercrime di Pengadilan’ (2016) 6 (1) Jurisprudence.
Makarim E, ‘Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik’ (2015) 45 (4) Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Pribadi, Insan. ‘Legalitas Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana’ (2018) 3 (1) Lex Renaissance.
Rohimah A. ‘Era Digitalisasi Media Pemasaran Online dalam Gugurnya Pasar Ritel Konvensional’ (2018) 6 (2) KANAL (Jurnal Ilmu Komunikasi)
Sharma A K, Mittal S K, ‘A Conprehensive Study on Digital-Signature with Hash-Fanction’ (2019) 7 (4) International Journal of Computer Sciences and Engineering.
Sjahdeini S R, ‘Sistem Pengamanan E-Commerce’ (2002) 18 Jurnal Hukum Bisnis.
Suratma A G P dan Aziz A, ‘Tanda Tangan Digital Menggunakan QR Code dengan Metode Advanced Encryption Standard’ (2017) 18 (1) Jurnal Techno.
Triyanti, ‘Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta ’ (2015) 11 (2) Jurnal Repertorium.
Wahyuni A S, ‘Urgensi Kebutuhan Aka Otentik di Masa Pandemi Covid-19’ (2020) 18 (1) Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat.
Tesis/Disertasi
Matra A F, ‘Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris’ (Tesis, Universitas Indonesia 2012).
Siswanto S, “Peranan Kode Etik Profesi Dalam Pemuliaan Jabatan Notaris” (Tesis, Universitas Gadjah Mada 2007).

Artikel Koran

Triatmojo M, ‘Fakultas Hukum UGM sebagai Lembaga Pendidikan Notaris’ Harian Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta, 4 Juni 2007)

Seminar

Muzar C R, ‘Notaris dan Kebutuhan Saat Ini’ (Seminar Online E-Notary Dalam Era Industri 4.0 dan Sosial 5.0: Kebutuhan atan Ancaman, Oktober 2020).
Taufani A, ‘E-Notary: Praktek Kenotariatan Menghadapi Era Industri 4.0 dan Sosial 5.0’ (Seminar Online E-Notary Dalam Era Industri 4.0 dan Sosial 5.0: Kebutuhan atan Ancaman, Oktober 2020).
Halim R, ‘Notaris dan Cyber Notary’ (FGD Penelitian Hibah Kemenristekdikti Pascamagister UPH, September 2020).
Susantijo S, ‘Notaris dan Cyber Notary’ (FGD Penelitian Hibah Kemenristekdikti Pascamagister UPH, September 2020).
Pranatia M, ‘Perlukah Cyber Notary?’ (FGD Penelitian Hibah Kemenristekdikti Pascamagister UPH, September 2020).
Karo-Karo R, ‘Cyber Notary dalam UU ITE’ (FGD Penelitian Hibah Kemenristekdikti Pascamagister UPH, September 2020).

Website

WHO, ‘WHO Coronavirus Disease (Covid-19) Dashboard’ (world Health Organization) diakses pada tanggal 25 November 2020.
Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional, ‘Peta Sebaran COVID-19’ (Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional) diakses pada tanggal 25 November 2020.
Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik bisa di lihat di Penyelenggara Sertifikat Elektronik, ‘Status Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik’ (Kominfo PsrE) diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Perubahannya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Peyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional.
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/249/2020 tentang PSBB di wilayah Tangerang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 tentang PSBB di wilayah Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Published
2021-06-11
How to Cite
Budianto, A., Pangesti, S., Pasaribu, D., & Faustina, S. (2021). BARCODING DIGITAL SIGNATURE AUTHENCITY SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PIDANA. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 255-274. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p255-274