AR. STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH GUNA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK

Agus Riwanto; Sukarni Suryaningsih

doi:10.24246/jrh.2024.v9.i1.p1-20

Authors

Agus Riwanto Fakultas Hukum UNS Surakarta
Sukarni Suryaningsih Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

DOI:

https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p1-20

Keywords:

Corruption, local governments, prevention and governance

Abstract

This research aims to study and explore the phenomenon of corruption in local government and strategic efforts to prevent it from realizing good local governance. This type of research is socio-legal research with a statutory and conceptual approach and is presented in descriptive-qualitative form. The results of the study show that the factors that cause corruption in the regions are high political costs of regional elections, Regional heads' intervention in the planning of the Regional Expenditure Budget (APBD), regional heads intervene in the management of the APBD, regional heads participate in determining the implementation of permits, regional heads determine the procurement of goods and services, and regional heads buy and sell positions. The strategies to prevent corruption in the regions include reducing the political costs of direct elections, prevention through strengthening internal government supervision, prevention through the performance accountability system of government agencies, prevention through LHKPN reporting and transfer of officials' wealth to the state, and prevention of corruption favoritism.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAFTAR REFERENSI

Buku

Hamid US dan Puspita D, Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2022).

Chapman DW, Fighting Corruption In Developing Countries, Strategies And Analysis, (A Kumarian Press Book 2015).

Syahroni, Maharso, dan Sujarwadi T, Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit (Deepublish 2018).

Jurnal

Andriani W, Irda R dan Ihsan H, ‘Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang’ (2015) 10 (1) Jurnal Akuntansi & Manajemen.

Bahmid, Khairunnisa F, ‘Pengaruh Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Pemenang Tender’ (2021 50 (4) Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

Christia M A dan Ispriyarso B, ‘Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia’ (2019) 15 (1) Law Reform.

Fuadi I dan Mabrur A, ‘Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia’ (2021) 6 (4) Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik.

Fatkuroji I dan Meilinda S D, ‘Pilihan Publik Dalam Kasus Korupsi APBD Dan Kepala Daerah’ (2022) 7 (2) Integritas: Jurnal Antikorupsi.

Gedeona H T, ‘Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah’ (2019) 2 (3) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi.

H.S Satria, ‘Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik’ (2021) 6 (2) Integritas:Jurnal Antikorupsi.

Insani I, ‘Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah’ (2009) 5 (3) Jurnal Borneo Administrator.

Illahi B K dan Alia M I, ‘Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK’ (2017) 2 (3) Jurnal Integritas.

K Yana T T, dkk. ‘Political Polarization Dan Political Disinformation: Pertarungan Wacana Pelemahan KPK Dalam Memengaruhi Political Behavior’ (2022) 4 (2) Jurnal Polgov.

Kusyanuarto A, ‘Evaluasi Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Paser Kalimantan Timur)’ (2020) ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal.

Khikmah L dan Purwanto A, ‘Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa)’ (2023) 12 (1) Diponegoro Journal of Accounting.

Lobubun M, Raharusun Y A, dan Anwar I, ‘Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia’ (2022) 4 (2) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Lutfi A F, Zainuri, Diartho H C, ‘Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara Di ASEAN’ (2020) 7 (1) Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi.

Marlaini A dan Indriani M, ‘Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh)’ (2013) 4 (1) Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam.

Musofa D, ‘Potret Pelayanan Perizinan Pada Era Otonomi Daerah’, (2012 3 (1) Jurnal Kebijakan.

Putra N R dan Linda R, ‘Corruption In Indonesia: A Challenge For Social Changes’ (2022) 8 (1) Integritas: Jurnal Antikorupsi.

Riewanto R, ‘Korelasi Dinasti Pilkada Serentak Dengan Korupsi Daerah Dan Upaya Pencegahannya Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Responsif’ (2020) 1 (1) Jurnal Keadilan Pemilu.

Suryanto, ‘Implementasi Good Local Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah’ 2011 3 (2) Jurnal Borneo Administrator.

Syarifudin A, ‘Pilkada dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya’ (2020) 1 (2) Jurnal Keadilan Pemilu.

Syauket A dan Wijanarko D, ‘Negara Bayangan Cenderung Korupsi, Sisi Gelap Otonomi Daerah’ (2021) 3 (1) Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik.

Syauket A dan Meutia K, ‘Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi’ (2023) 9 (2) Jurnal Hukum Sasana.

Saragintan A dan Hidayat S, ‘Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011’ (2017) 2 (2) Jurnal Politik.

Setiawan D, ‘Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah’ (2008) 2 (2) Jurnal Otonomi Dan Keuangan.

Simanjuntak, ‘Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia’ (2015) 7 (2) Jurnal Bina Praja.

Sjafrina P, ‘Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik’ (2019) 5 (1) Integritas: Jurnal Antikorupsi.

Sihombing, ‘Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi’ (2013 1 (2) Brawijaya Law Student Journal.

Wirawan R, ’Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." (2015) 4 (2) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi.

Mutiarin Y M dan Mutiarin D, ‘Model Lelang Jabatan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta’ (2015) Journal of Governance and Public Policy.

Zuada L H, Afdalia N, Kafrawi M, dan Nutfa M, ‘The Modus Operandi of Corruption During The Growing Period of Nickel Mining In Central Sulawesi: An Elite Capture Perspective (2023) 9 (1) Integritas: Jurnal Antikorupsi.

Website

Aprilia Dwi Ariyanti, ‘Kebijakan Fiskal Daerah dalam Rangka Pemerataan dan Kemandirian Pemerintahan Daerah’ (Setkab, Jakarta, 16 Mei 2023) <https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/> diakses pada 4 September 2024.

BPJS RI, ‘Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023’ (BPS, 20 Desember 2023) diakses pada10 Juli 2024.

CNN Indonesia, 2020, ‘KPK Sebut 82 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Sponsor’, (CNN Indonesia, 16 Maret 2020) diakses pada 14 Juli 2024.

Fitria Chusna Farisa, ‘KPK Ungkap Biaya Pencalonan Kepala Daerah Rp.20 Miliar-RP 100 Miliar’ (Kompas, 12 Juli 2029) diakses pada 12 Juli 2024.

Puskapol UI, ‘Mahalnya Ongkos Politik: Catatan Diskursus Pilkada Langsung’ (Puskapol UI. Center For Political Studies, 16 Maret 2018) diakses pada 12 Juli 2024.

Pusat Edukasi Antikorupsi, ‘Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi’, (KPK, 22 Mei 2022) diakses pada 10 Juli 2024.

Tim Transparansi Internasional, ‘Corruption Perceptions Index 2023’ (TI, 15 Februari 2023) diakses pada 20 Juni 2024.