Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tiara Pandansari

doi:10.24914/jeb.v19i3.366

Tiara Pandansari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

DOI: https://doi.org/10.24914/jeb.v19i3.366

Keywords: disclosure level, size, local governments’ dependence, government complexity

Abstract

This research aims to measure the disclosure level of local governments’ financial reports in Central Java Province. More importantly, we also investigate factors associated with the disclosure level. We measure the disclosure level using the Modified LGA Index. Meanwhile we use the local government’ dependence and government complexity as the independent variables. Using purposive sampling method, this research generates 32 local governments (districts/ municipals) as the final sample. The descriptive analysis suggests that the average value of the disclosure level is 58.46%. Meanwhile, local governments’ dependence on general allocation funds (DAU) and shared revenue funds (DBH) affect the disclosure level. However, we do not find significant effect between local governments’ dependence on special allocation funds (DAK) and government complexity on the disclosure level.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah, serta menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tingkat pengungkapan diukur dengan menggunakan Modified LGA Index, sedangkan sebagai variabel bebas yang digunakan adalah tingkat ketergantungan daerah, dan kompleksitas pemerintahan. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling method, sehingga diperoleh ukuran sampel yaitu 32 laporan keuangan pemerintah daerah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengungkapan pada masing-masing sampel. Rata-rata nilai pengungkapan sebesar 58,46 persen. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum dan tingkat ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan, tingkat ketergantungan terhadap Dana Alokasi Khusus, dan kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asworth, R, B. George, dan R. Delbridge. 2005. Institutional pressures on public organizations: an empirical test of isomorphism. Paper for the Public Management Research Association Conference, Los Angeles : 61-62

Bhayani, S. 2012. The relationship between comprehensiveness of corporate disclosure and firm characteristics in india. Asia-Pasific Finance and Accounting Review 1 (1): 52-56.

DiMaggio, P. J. dan W. W. Powell. 1983. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review 48 (1): 147-160.

Freeman, R. E., dan J. McVea. 2001. A Stakeholder theory to strategic management. Working Paper. No. 1 – 2 . Darden Business School.

Ghozali, I. dan A. Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit UNDIP

Haning, J. 2003. Accountability for performance in local government in indonesia: sustainability balanced scorecard approach for better practices of corporate governance. Thesis. Flinders Institute of Public Policy and Management University.

Hartatianti, N. 2013. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pada provinsi di indonesia (berdasarkan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan). Tesis. UPN Veteran Yogyakarta.

Hilmi, A. Z., dan D. Martani. 2012. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.

Hossain, M. 2008. The extent of disclosure in annual reports of banking companies: the case of india. European Journal of Scientific Research 23 (4): 659-680.

Ingram, R. W 1984. Economic incentives and the choice of state government accounting practices. Journal of Accounting Research 22 (1): 126-144.

Laan, S. V. D. 2009. The role of theory in explaining motivation for corporate social disclosures: voluntary disclosures vs ‘solicited’ disclosures. Australasian Accounting Business and Finance Journal 3 (4): 15-29.

Mahmudi. 2006. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. Elaborasi reformasi akuntansi sektor publik: telaah kritis terhadap upaya aktualisasi kebutuhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 6 (1): 63-82

Mulgan, R. 2002. Accountability issues in the new model of governance. Discussion Paper No.91, Australian National University Publishing.

Laswad, F., R. Fisher, , dan P. Oyelere. 2005. Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. Journal of Accounting and Public Policy 24: 101-121.

Puspita, R., dan D. Martani. 2012. Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.

Robbin, W. A., dan K. R. Austin. 1986. Disclosure quality in governmental financial reports: an assessment of the appropriateness of a compound measure. Journal of Accounting Research 24 (2): 412-421.

Ryan, C., T. Stanley, dan M. Nelson. 2002. Accountability disclosures by queensland local government councils: 1997-1999. Financial Accountability & Management Journal 18 (3): 261-289.

Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Zucker, L. G. 1987. Institutional theories of organization. Annual Review of Sociology 13: 443-464.