IRASIONALITAS PERSYARATAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Keywords:
Irrationality, Independent Nomination Requirements, Elections, Undang Undang, Kepala DaerahAbstract
This writing attempts to discuss the irrationality of independent nomination requirements in the regional head elections proceedings which hereinafter shall be referred to as the election. The irrationality of this independent nomination requirements ultimately pushes the smaller chance of an independent candidate to compete in the election. One form of this irrationality can be seen from the high standard endorsement requirements for the independent candidate. In addition to that, the irrationality is made even worse by the registration mechanism through the Silon Application owned by the General Elections Commission/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) which implementation is more complicated for independent candidate pairs compared to candidate pairs that are endorsed by a political party. The present of a pair of independent candidates however can be a balance for the parties where the candidacy process so far has been conducted in a dark room. Whereas with the increased level of difficulty for the pair of independent candidates to compete in the election, it also means that is will be difficult to attain the mandate and philosophy of Article 28H paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Furthermore, on the other hand, due to the difficulties for independent candidates, it promotes the increase growth of recent elections with only single candidates. This matter is detrimental for the community who are the voters and holders of sovereignty.
Downloads
References
Andersen, Goul J. dan Jens Hoff. 2001. Democracy and Citizenship in Scandinavia. New York: Palgrave
Anggraini, Titi. 2010. Menata Kembali Pemilukada, Jakarta: Perludem
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press
Ibrahim, Johnny. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia
Lay, Cornelis. 2006 Involusi Politik: Esei-esei Transisi Indonesia, Yogyakarta: PLOD dan JIP Fisipol UGM Yogyakarta
Mahfud M.D., Moch. 2001. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES
Marzuki, Peter Mahmud . 2006. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana
Pamungkas, Sigit . 2015. Perihal Pemilu, Yogyakarta: Fisipol UGM
Rauta, Umbu. 2016. Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah, Yogyakarta: Genta Publishing
Rawls, John. 1980. Kantian Constructivism in Moral Theory, Journal of Philosophy
Schattschneider, EE. 1960. The Semi Sovereign People, a realistic View of Democracy in America, USA: Holt, Rinehart and Winston
Supriyanto, Didik. 2013 Menata Ulang Jadwal Pemilihan Menuju Pemilu Nasional dan Daerah, Jakarta: Perludem
Walzer, Michael. 2003. What Rights for Illiberal Communities dalam Daniel A Bell and Avner de-Shalit (Ed), Forms of Justice. Critical Perspective’s on David Miller’s Political Philosophy, United Kingdom: Rowman and Littlefield Publishers. Inc
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau/ Walikota dan Wakil WalikotaUUD 1945 Amandemen Ke-1V
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor:5/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Hak Cipta artikel dimiliki oleh Jurnal Cakrawala
