[1]
R. C. Vanesa Hariyanto, “KEBIJAKAN LEGISLATIF TERBUKA DALAM KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 59/PUU-XV/2017)”, ALETHEA, vol. 3, no. 1, pp. 29–42, Aug. 2019.