TIGA GERAKAN MORAL SEBAGAI HUKUM ADAT MASYARAKAT SUMBA TENGAH

Umbu Rauta, Indirani Wauran, Arie Siswanto, Dyah Hapsari Prananingrum

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan bahwa Tiga Gerakan Moral (Gerakan Kembali ke Kebun, Gerakan Hidup Hemat dan Gerakan Desa Aman) yang dicanangkan oleh Pemerintah
Daerah bersama komponen-komponen masyarakat adat di Kabupaten Sumba Tengah merupakan hukum adat. Tiga Gerakan Moral sebagai hukum adat didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur hukum adat yaitu adanya kaidah, masyarakat, sanksi, dan penegak sanksi. Selain itu, artikel ini juga memberikan argumentasi bahwa Tiga
Gerakan Moral sejatinya bertujuan mencapai atau mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Sumba Tengah. Hal ini disebabkan karena melalui Tiga Gerakan Moral,
Pemerintah bersama masyarakat bermaksud menyelesaikan persoalan mendasar yang ada yaitu kecenderungan mengabaikan penggarapan lahan kebun, kecenderungan
menafsirkan nilai budaya secara kurang tepat sehingga bermuara pada gaya hidup hedonistik, serta gangguan keamanan yang masih cukup tinggi.

This article argues that the Three Moral Movements (Back to Field Movement, the Safe Village Movement and the Frugal Lifestyle Movement) launched by the local government and prominent figures of traditional community in Central Sumba Regency meets the qualification of customary law. The categorization of the Three Moral Movements as customary law is based on the fact that the movements consist of customary norms, have been implemented among the traditional community members, and equipped with sanctions as well as the law enforcement elements. Additionally, this article also argues that the Three Moral Movements aims to achieve prosperity for the people of Central Sumba. This is because through the Three Moral Movements, the Government along with the community intends to resolve the existing fundamental problems, which are the tendency of ignoring the cultivation of idle fields, the tendency to mistakenly interpret cultural values that leads to a hedonistic lifestyle, as well as significant security issues.

Keywords

Tiga Gerakan Moral; Hukum Adat, Sumba Tengah;Three Moral Movements; Customary Law; Central Sumba

Full Text:

PDF

References

Dwi Santoso, Agus, Peran Dan Fungsi Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Penguatan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Istiadat Di Daerah (1999).

Hadikusumah, Hilman, Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat, (Alumni 1980).

IGN Sugangga, Hukum Peranan hukum Adat dalam Pembangunan Indonesia (Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Adat, UNDIP, 1999).

Irianto, Sulistyowati & Shidarta (Editor), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi (Yayasan Pustaka Obot Indonesia, 2011).

Istanto, Sugeng F, Penelitian Hukum (CV Ganda, 2007).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Sebuah Tinjauan Singkat (Rajawali Pers, 1990).

Soepomo, R., Bab-Bab tentang Hukum Adat (Pradnya Paramita, 2003).

Rauta, Umbu, et.al., Tiga Gerakan Moral (Perspektif Historis, Filosofis, Yuridis dan Sosiologis), Kerjasama Fakultas Hukum UKSW dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, 2012.

Tanya, Bernard L., et.al., Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Genta Publishing, 2010).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumba Tengah Tahun 2009 – 2013, Bappeda Kabupaten Sumba Tengah, 2009.

Kesepakatan Tiga Gerakan Moral Tiap Kecamatan se Sumba Tengah, Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumba Tengah 2010.

Buku Panduan Tiga Gerakan Moral Kabupaten Sumba Tengah, Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumba Tengah, 2010.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.