TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dian Ety Mayasari

Abstract

Seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan pelaku adalah suaminya sendiri menunjukkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, padahal hak dan kewajiban suami istri sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga maka suami tidak dapat lepas dari sanksi pidana yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh sebab itu istri sebagai korban yang mengalami kerugian dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga harus berani untuk mengadukan tindakan suaminya ke pihak kepolisian agar bisa diproses secara hukum dengan harapan apabila sudah dijatuhkan sanksi pidana bisa memberi efek jera pada pelaku sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tujuan perkawinan bisa tercapai.

Domestic violence perpetrated by a husband to his wife reflects the absence of balanced rights and obligations in the household as stipulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage. Although it occurs within the domestic sphere, the husband who perpetrates domestic violence does not escape from the threat of criminal sanctions as stipulated in Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Therefore, a wife who becomes a victim of domestic violence should not hesitate to file a report with the relevant police department concerning her husband’s abusive action so that legal proceedings are performed and
ultimately criminal sanctions conferred. It is expected that the criminal sanction provides a deterrent effect. Hopefully, the perpetrator will not repeat his actions and thus the purpose of creating a happy family in a marriage can be achieved.

Keywords

Istri; Suami; Kekerasan Dalam Rumah Tangga;Wife; Husband; Domestic Violence

Full Text:

PDF

References

H.S., Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Sinar Grafika 2014).

Isnaeni, Moch., Hukum Perkawinan Indonesia (Revka Petra Media 2016).

Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Mitra Wacana Media 2015).

Marpaung, Leden, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Sinar Grafika 2008).

Setiawan, I Ketut Oka, Hukum Perorangan dan Kebendaan (Sinar Grafika 2016).

Soeroso, Moerti Hadiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis - Viktimologis (Sinar Grafika 2011).

Sulaeman, M. Munandar dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan (Refika Aditama 2010).

Syaifuddin, Muhammad, dkk., Hukum Perceraian (Sinar Grafika 2016).

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.