EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA CALON INDEPENDEN DALAM PEMILUKADA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015

Agus Budi Santoso

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia mengalami perubahan yang cukup beragam, mulai dari pilkada secara langsung, pilkada melalui mekanisme perwakilan, yaitu dipilih oleh DPRD, hingga kembali pada pilkada secara langsung. Peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 membuka peluang munculnya calon kepala daerah melalui jalur independen. Penelitian ini dalam rangka mengetahui dan menganalisis eksistensi dan permasalahan pencalonan Kepala Daerah secara independen dalam Pemilukada. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi kepustakaan dilengkapi dengan wawancara dengan responden terbatas yang relevan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan.

 

The system of electing local leaders in Indonesia has changed varyingly, starting from direct election, the election through mechanisms of representatives in which the leader was elected by parliament, to the re-application of direct election. The Law No. 8 of 2015 which now governs local elections provides a chance for independent candidate to run for the local leadership office. This study was conducted to determine and analyze the existing problems surrounding the independent candidacy system in the local leader election. This research is basically a legal research utilizing statute approach, conceptual approach as well as case approach. Primary, secondary and tertiary legal materials are thorrughly used in this research. The legal materials are gathered through literature study and supplemented by interviews with limited relevant respondents. The analysis technique adopted in this research is juridical descriptive which is based on relevant theories, concepts and legislations.

Keywords

Pemilihan Kepala Daerah; Calon Perseorangan;Regional Leader Elections; Independent Candidate

Full Text:

PDF

References

Badoh, Ibrahim Z. Fahmi, dan Abdullah Dahlan, Korupsi Pemilu di Indonesia (Indonesian Corruption Watch dan Yayasan TIFA 2010)

Badoh, Ibrahim Z. Fahmi, Kajian Potensi-Potensi Korupsi Pemilukada (ICW 2010).

Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik (Gramedia Pustaka Umum 2010).

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Kencana Prenada 2011).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (PT Raja Grafindo Persada 1993).

Supriyanto, Didik, dan Lia Wulandari, Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan (Perludem 2012).

______,Basa-Basi Dana Kampanye (Perludem 2013).

Wulandari, Lia, Politik Biaya Tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Perludem 2014).

Gaffar, Janedjri M., ‘Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu’ (2013) 10 Jurnal Konstitusi 1.

Suhariyanto, Didik, ‘Dampak Money Politics Hasil pemilu Kepala Daerah terhadap Konstitusi dan Kebijakan Pemerintah Daerah’ (2010) 7 Jurnal Ilmiah Progresif 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.