MENEROBOS SEKAT ADMINISTRASI PERADILAN

Indra Rahmatullah

Abstract

Sebagai bagian dari reformasi peradilan yang sedang dilaksanakan, reformasi manajemen perkara atau administrasi perkara menjadi salah satu bagian yang menjadi fokus perubahan. Reformasi pada manajemen perkara tidak dapat dinafikan karena untuk mendapatkan hasil proses hukum yang fair dimulai dari manajemen perkara yang baik. Jika manajemen perkara peradilan tidak dibenahi secara serius maka akan banyak celah-celah hukum yang dimanfaat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencoba mengintervensi pada sebuah proses hukum yang sedang berjalan. Namun demikian, reformasi administrasi peradilan nampaknya belum menunjukkan hasil yang efektif. Masih ada beberapa contoh kasus korupsi yang memanfaatkan celah administrasi manajemen perkara. Padahal Mahkamah Agung telah melakukan studi banding dengan Federal Court of Australia (FCA) tahun 2013 tentang bagaimana manajemen administrasi perkara yang modern. Untuk itu dibutuhkan terobosan-terobosan program dan gagasan baru baik dari aturannya, SDM dan infrastruktur yang memadai.

 

As a part of the judicial reformation which is being implemented, the reformation of case management or case adminitrastion become significant issue in case of judicial reformation. The reformation of case management should not to be regardless because to get fair judicial process begun with a good case management. If the reformation of case management not to be reformed, there will be many legal loopholes that can be used by
ocnums to disturb fair judicial process. However, the judicial reformation is still not shows a significant progress and effective. There are still many corruption cases because of many legal loopholes. In the other hand, The Supreme Court had been doing a comparative study how to implement a modern case management with Federal Court of Australia (FCA) in 2013. To reform all problems, we need legal breakthroughs and new ideas as follows rules, human resources and good infrastructures.

Keywords

Reformasi Peradilan; Manajemen Administrasi Perkara; Korupsi;Judicial Reformation; Administration of Case Management; Corruption

Full Text:

PDF

References

Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Prenada Media, 1991).

D’Mutiaras, Ilmu Hukum Tata Negara Umum (Pustaka Islam 1995)

Friedman, Lawrence M., American Law an Introduction W.W. Norton & Company 1998)

Hamzah, Andi, Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia (Sinar Grafika 2009)

Ibrahim, Johnny, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum; Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum (ITS Press 2009)

Kusumaatmadja, Mochtar dan Arif B, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Alumni 2000)

Mahkamah Agung, Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035

Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi (Kencana Prenada Media Group 2012)

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Rajawali 1983)

Jajak pendapat Harian Kompas periode Juni 2016.

Jajak pendapat Harian Kompas periode Januari-Juli 2015.

Laporan Penelitian Lembaga Kajian dan Independensi Peradilan (LeIP) Tahun 2015.

Asshiddiqie, Jimly. “Reformasi Tata Kelola Peradilan”, <http://ww.jimly.com/makalah/namafile/63/REFORMASI_TATA_KELOLA_MANAJEMEN_

PERADILAN.pdf>

Liza Farihah, “Mendorong Keterbukaan Informasi di Pengadilan”, Bunga Rampai Kisah Masyarakat Sipil Tahun 2014. File diunduh di <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Liza-Farihah_Advokasi-Mendorong-Keterbukaan-Informasi-di-Pengadilan.pdf>

Refbacks

  • There are currently no refbacks.