Dampak Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PDRB dan Belanja Modal

  • Dirgayany Pala’biran Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
  • Meyjerd Rombebunga Universitas Kristen Satya Wacana
Keywords: Capital expenditure, BPHTB, PBB, PDRB

Abstract

This research aims to evaluate the impact of the diversion of PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) and BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) into regional tax on PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) and Capital Expenditure in Regencies/Cities of Central Java Province. Secondary data is used and collected from Badan Pusat Statistik (BPS) of Central Java Province and Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) of Indonesia. Based on 35 Regencies/Cities in Central Java. This study uses data four years before and four years after the diversion to regional taxes in Regencies/Cities of Central Java Province, the result show that the PDRB and capital expenditure before the diversion is significantly different with the PDRB and capital expenditure after the diversion. It that the diversion improves regional economic and development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. Jurnal Akuntansi Unesa, 1(2), 1–19.
Antong, Duriani, & Ramadhan, A. (2015). Pengaruh Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 Terhadap Perencanaan Anggaran Penerimaan Pada DPPKAD Kota Palopo. Jurnal Akuntansi, 2(1), 10–15.
Fitri, K. (2014). Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Terhadap Penerimaan PBB Di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Jurnal Ekonomi Universitas Riau, 22(1), 1–10.
Imon, A. I., Sabijono, H., & Mawikere, L. M. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 44–51.
Indonesia, P. R. (2004). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
Indonesia, P. R. (2008). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.
Indonesia, P. R. (2009). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Indonesia, P. R. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Jaya, I. P. N. P. K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 7(1), 79–92.
Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, 7(3), 1255–1281.
Lestari, V. (2014). Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013. Jurnal Akuntansi Unesa, 3(1), 1–21.
Lucky, D. (2013). Analysis Of The Effect of Regional Financial Performance to Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case Study of 38 Regencies/Cities In East Java Province). Journal of Economics and Sustainable Development, 4(19), 7–17.
Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14(2), 1–13.
Mawarni, A. S., Sari, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Aceh). Jurnal Akuntansi, 2(2), 80–90.
Mutiara, D. J. (2015). Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap PDRB di Propinsi Kalimantan Timur. Signifikan, 4(1), 95–99.
Nasution, H. S. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Era Desentralisasi Fiskal Di Propinsi Banten Periode 2001:1-2009:4. Media Ekonomi, 18(2), 29–48.
Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). Administrasi Bisnis, 15(1), 1–7.
Prathiwi, I. A. M. A., Herawati, N. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 3(1), 1–12.
Soewardi, T. J., & Ananda, C. F. (2014). Dinamika Pengelolaan BPHTB Setelah Dialihkan Menjadi Pajak Daerah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(2), 1–14.
Statistika, B. P. (2017). Produk domestik regional bruto.
Sugiarthi, N. P. D. E. R., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 7(2), 477–497.
Sunarto, & Sunyoto, Y. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah). Dharma Ekonomi, 23(43), 13–22.
Untung, J., Widyastuti, T., & Suyanto. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2010­2014. Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika, 1(2), 1–7.
Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MD, 2(1), 39–51.
Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2) (Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten). Diponegoro Journal of Accounting, 3(2), 1–14.
Published
2019-03-08
Section
Articles