Vol 24, No 1 (2015)

Demokrasi (baca: hubungan masyarakat dan negara) yang dihayati masyarakat bangsa Indonesia bukanlah tiruan demokrasi bangsa lain, melainkan lahir dari nilai-nilai luhur budaya suku-suku masyarakat bangsa Indonesia sendiri dari Sabang sampai Merauke. Para pendiri bangsa menetapkan bahwa dasar kehidupan demokrasi bangsa Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa itu adalah Pancasila. Oleh karena itu, baik nilai-nilai luhur demokrasi yang ada dalam Pancasila maupun yang ada dalam tiap-tiap budaya masyarakat bangsa Indonesia merupakan milik bangsa Indonesia.

Tulisan-tulisan dalam jurnal ini mencoba menyajikan rekonstruksi beberapa masalah terkait dengan hubungan masyarakat dan negara. Tulisan pertama menunjukkan bahwa Indonesia dewasa ini harus dilihat dan dimaknai sebagai sebuah “negara bangsa-bangsa” (nations state) dan bukan sebagai “negara-bangsa” (nation state) mengingat beragamnya budaya suku-suku masyarakat di Indonesia. Tulisan kedua menunjukkan perubahan sikap (persepsi) masyarakat Idamdehe terhadap rencana Pembangunan Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Idamdehe yang semula memberi dukungan namun kemudian berbalik arah dengan tidak mendukung pembangunan PLTP, lemahnya peran negara dalam melibatkan masyarakat terkait perencanaan pembangunan PLTP adalah salah satu penyebab perubahan persepsi masyarakat.

Tulisan ketiga mengulas fenomena pemekaran kampung-kampung di Tanah Papua dengan melibatkan para elit kampung dan juga masyarakat Tanah Papua untuk berjuang mengakses pembangunan (modernitas). Mimpi masyarakat Tanah Papua tentang kemajuan dan siasat untuk mengakses dana-dana pembangunan dari pemerintah melahirkan ide untuk memekarkan kampung. Dinamika pemekaran kampung juga memaparkan situasi interkoneksi wilayah-wilayah Papua ke dunia global. Tanah Papua menjadi benteng terbuka karena interkoneksi global yang dibawa oleh pembangunan. Pada momen inilah sebenarnya efek-efek pertemuan orang-orang Papua dengan dunia global melahirkan cita-cita dan mimpi untuk transformasi sosial bagi orang Papua.  

Tulisan keempat menunjukkan bahwa transfer fiskal belum dapat menjadi mainstream untuk menghilangkan kesenjangan wilayah seperti kebijakan pemerintah (government policy), relasi antara masing-masing satuan wilayah pembangunan yang belum mencerminkan spread effect (efek penyebaran) dan sebagainya di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Alokasi Dana Desa/Kelurahan sejatinya merupakan upaya yang perlu diapresiasi, oleh karena dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Namun, pada saat yang bersamaan dalam konteks sistem perwilayahan di Kabupaten Sumba Timur ternyata menimbulkan ketimpangan antar wilayah.

Tulisan kelima menunjukkan pemerintah dan masyarakat, termasuk juga para pelaku ekonomi senantiasa mengharapkan terciptanya stabilitas harga barang dan jasa secara umum, agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa volatilitas inflasi daerah di Indonesia dapat dipengaruhi dari dua sisi, yakni dari sisi moneter dan dari sisi fiskal. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji mengingat pemahaman mengenai volatilitas inflasi daerah dapat digunakan sebagai dasar perumusan pengelolaan inflasi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi.

Selamat Membaca!

Table of Contents

Articles

Wilson M.A. Therik
346 views
PDF
3-20
Brian L Djumaty
102 views
PDF
21-39
I Ngurah Suryawan
86 views
PDF
40-58
Andrian Dolfriandra Huruta
67 views
PDF
59-75
Paula Adiati Trisdian, Yulius Pratomo, Birgitta Dian Saraswati
181 views
PDF
76-89